Info CPNS Guru 2018, Info PPPK Guru 2018, Info CPNS Tenaga Pendidik 2018.

Senin, Desember 25, 2017

Putra Daerah Diprioritaskan pada Seleksi Guru CPNS 2018

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memprioritaskan putra daerah dalam penerimaan seleksi guru, calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Putra daerah yang dimaksud, tentunya harus berkompeten untuk menjadi seorang pendidik.

"Kami akan memprioritaskan putera daerah yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi guru di daerah 3T," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Didik Suhardi kepada Republika.co.id, Selasa (26/12).

Didik mengatakan, seleksi guru di daerah 3T memiliki kriteria khusus yang perlu dipatuhi. Meski begitu, hingga saat ini detilnya masih dibahas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawain Negara (BKN).

Begitupun halnya, dengan formasi guru secara umum pada seleksi CPNS tahun 2018 mendatang. Hingga kini, belum ada formasi pasti terkait seleksi guru CPNS tahun depan.

"Masih dalam pembahasan, semoga tahun depan dapat lebih banyak," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengusulkan 250.000 kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pusat dan daerah pada tahun 2018 mendatang. Jumlah tersebut, akan diprioritaskan untuk profesi tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan.

"Prioritasnya masih guru dan tenaga kesehatan. Untuk komposisi, lebih banyak untuk daerah (pemda). Sebanyak 215.000 untuk pemda, dan sisanya ditempatkan di pusat," kata Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPAN-RB, Setiawan Wangsaat.

Setiawan menerangkan, tahun depan pemerintah akan tetap melakukan seleksi CPNS dengan sistem zero growth, mengingat Kementerian PAN-RB belum mencabut moratorium. Karenanya, tambahan ASN akan di sesuaikan dengan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun di tahun 2018.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Minggu, Desember 17, 2017

Hal Ini Bisa Membuat Lebih Siap Ikuti Seleksi CPNS 2018

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah segera membuka lowongan sekitar 250.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2018 untuk formasi di instansi pusat dan daerah. Meski kuota CPNS ini untuk mengganti pegawai yang pensiun, formasi akan berdasarkan prioritas kebutuhan disertai seleksi yang ketat.  

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB) telah memberi deadline hingga akhir Desember ini kepada pemerintah daerah agar segera mengusulkan formasi kebutuhan CPNS. Dalam surat yang dikirim ke daerah,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur meminta kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk segera menetapkan hasil analisis beban kerja, rincian peta jabatan, dan kebutuhan CPNS di instansi masing-masing. 

“Dokumen penetapan itu harus disampaikan melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi) paling lambat akhir Desember 2017,” demikian permintaan Asman dan surat tersebut.

Dia juga meminta PPK untuk melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi e-formasi. Hal ini penting karena untuk mengetahui jabatan-jabatan prioritas yang dapat direkrut pada tahun depan. Untuk perekrutan 2018, pemerintah telah memastikan kebutuhan PNS yang mendesak adalah jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core business) instansi.

Sementara di pemerintah daerah (pemda) diprioritaskan untuk  tenaga pendidikan, kesehatan, dan jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur. Tidak hanya itu dalam usulannya pemda juga harus menyertakan kapasitas fiskal. Dalam hal ini disyaratkan rasio belanja pegawai harus di bawah 50%.

“Usulan harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional. Selain itu, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan data pada menu usulan formasi,” paparnya.

Lebih lanjut Asman juga meminta agar setiap instansi melampirkan peta jabatan yang harus ditandatangani oleh PPK dalam bentuk keputusan menteri/kepala lembaga pemerintah  non kementerian (lpnk), gubernur, dan bupati/wali kota. Selain itu  juga dilampirkan dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.

Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengingatkan agar dalam penyusunan kebutuhan PNS benar-benar dilakukan secara serius. 

Hal ini beralasan karena banyak instansi terutama pemda yang asal-asalan dalam menyusun analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). “Jangan formalitas dan hanya di atas kertas. Saya dulu sempat  terlibat untuk evaluasi moratorium 2011 kondisinya ternyata banyak ABK yang formalitas,” ungkapnya.

Menurut dia, masih banyak pemda yang cenderung hanya mengusulkan jumlah kekurangan pegawai tanpa mempertimbangkan kondisi aparatur yang ada. Padahal yang juga penting adalah mempertimbangkan kompetensi pegawai yang ada saat ini. Dengan cara ini, rekrutmen CPNS nantinya benar-benar berpijak pada kebutuhan instansi, bukannya justru menjadi beban di kemudian hari.

Melihat kondisi tersebut, tandas Lina, kemampuan anggaran daerah mutlak dipertimbangkan secara matang. Dia mengungkapkan, selama ini tidak sedikit daerah memaksa membuka rekrutmen tetapi memiliki rasio belanja pegawai yang lebih dari 50%. Kondisi ini jelas akan berdampak pada pembangunan di daerah.

“Ada daerah yang tidak bisa mengontrol belanja pegawainya hingga mencapai 70%. Sisa 30% ini mau pembangunan apa yang dilakukan? Jadi harus diprioritaskan belanja pembangunannya,” tegas dia.

Lina juga meminta KemenPAN-RB secara cermat memverifikasi usulan formasi dari pemda ataupun instansi pusat. 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja sebelumnya mengungkapkan, KemenPAN-RB mengusulkan kuota CPNS untuk tahun 2018 sebanyak 250.000 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Usulan tersebut didasarkan pada jumlah PNS yang pensiun sampai tahun 2018.

Setiawan mengatakan angka 250.000  merupakan kuota maksimal yang  mungkin dibuka. Pasalnya pemerintah tidak akan melakukan rekrutmen melebihi jumlah PNS yang pensiun. “Prinsipnya kita zero to minus growth penerimaanya. Artinya tidak melebihi yang pensiun atau mungkin kurang dari jumlah itu. Kalau memang keuangan negara lain bisa seperti itu jumlahnya, ” jelas dia.

Pihaknya berjanji akan melakukan seleksi secara selektif usulan daerah. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah tidak membebani belanja pegawai.

Kalangan DPR meminta pemerintah memegang komitmennya untuk menyeleksi CPNS secara ketat dan transparan. Ini perlu menjadi perhatian di sejumlah daerah masih ditemukan kasus dugaan calo CPNS atau modus penipuan CPNS lainnya. 

"Rekrutmen harus terbuka dan transparan. Tapi sebaiknya pemerintah memikirkan nasib K2 (honorer tak diupah APBD/APBN) yang jumlahnya sekitar 400 ribuan orang. Itu jangan dilupakan.  Bisa saja skemanya dibagi dua antara jalur umum dan yang khusus K2," pinta anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi.

Anggota Komisi II DPR lainnya Amirul Tamim  meminta rekrutmen seleksi CPNS harus dibuat sistem online yang komprehensif. Dia juga mendorong pemerintah memberi peluang honorer K2 untuk  diangkat menjadi PNS. 

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

Jumat, Desember 15, 2017

Usulan Formasi CPNS Paling Lambat Akhir Desember

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah untuk menetapkan hasil analisis beban kerja, rincian peta jabatan, dan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Calon Pegawai  Negeri Sipil (CPNS) di instansi masing-masing. Dokumen penetapan itu harus disampaikan kepada Menteri PANRB melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi) paling lambat akhir Desember 2017.

Melalui surat pemberitahuan dengan nomor B/750/M.SM.01.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri minta PPK Pusat dan PPK Daerah melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi.

“Perlu kami sampaikan bahwa usulan kebutuhan PNS diprioritaskan untuk jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core business) instansi. Khusus untuk pemerintah daerah diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, serta jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur,” tulis surat tersebut.

Ditambahkan, khusus untuk pemerintah daerah, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan APBD yang rasio belanja pegawainya di bawah 50 persen. Usulan harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional. Selain itu, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan data pada menu usulan formasi.

PPK pusat dan daerah juga diminta melampirkan peta jabatan yang ditandatangani oleh PPK dalam bentuk Keputusan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah  Non Kementerian (LPNK), Gubernur, Bupati, atau Walikota, serta dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.

Jika ada kekeliruan dalam pengisian data jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan jumlah atau alokasi pada menu usulan formasi, agar segera dilakukan perbaikan pada menu struktur organisasi, analis jabatan dan usul formasi. “Panduan untuk perbaikan tersebut dapat dilihat pada sistem aplikasi e-formasi,” tulis Menteri Asman pada surat tersebut.

Ditegaskan, kebutuhan formasi CPNS untuk jabatan pelaksana harus sesuai dengan Peranturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah juncto Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2017. Sedangkan  usulan untuk jabatan fungsional tertentu terbatas pada jenjang ahli pertama, jenjang terampil, dan jenjang pemula.

Semua proses tersebut disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB paling lambat harus diterima pada akhir Januari 2018. Sementara soft copy disampaikan melalui surat elektronik kepada ke alamat email : asdep2.sdma@menpan.go.id.

Diingatkan kembali, semua pihak harus berhati-hati terhadap penipuan mengenai rekrutmen PNS. Untuk perkembangan lebih jauh dan informasi resmi mengenai hal-hal di atas, harap memantau pada laman www.menpan.go.id.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Bolmong Masih Butuh 600 Tenaga Guru

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Bolaang Mongondow masih butuh 600 formasi guru. Kondisi saat ini masih sangat kekurangan personel guru di tingkatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

"Kebutuhan guru ini baik wali kelas maupun guru mata pelajaran. Untuk 60 SMP dan 270 SD," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Djafar Paputungan, Jumat (15/12).

Bolmong banyak mengoleksi guru yang masih berstatus honorer. Meski telah mengabdi bertahun-tahun. Formasi CPNS untuk guru ini akan memberi angin segar bagi honorer, apalagi yang berstatus sarjana.

"Banyak guru SD maupun SMP sudah lama mengajar tapi masih berstatus honorer. Formasi CPNS memang menjadi dambaan masyarakat," tuturnya.

Jika tak ada formasi CPNS, Dinas Pendidikan tetap akan merekrut guru kontrak. Akan ada penambahan 40 tenaga tahun 2018. Tahun 2017 ini ada Rp 1,9 miliar untuk membayar honor guru kontrak.

Tahun depan bertambah, sesuai jumlah. Selain itu ada wacana kenaikan honor menjadi Rp 1 juta. Tahun 2016 hanya Rp 2016, lalu naik Rp 750 ribu tahun ini.

Ketua Komisi III Masri Masenge menegaskan, perekrutan guru kontrak tahun 2018 harus sesuai ketentuan. Jangan lagi ada indikasi pincangnya proses perekrutan. 

Berita ini bersumber dari Tribun Bolmong.
Share:

Kamis, Desember 14, 2017

Kabupaten Sarolangun kekurangan 1,900 guru PNS untuk tenaga pengajar SD dan SMP.

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Sarolangun darurat guru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun, Lukman mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Sarolangun kekurangan 1,900 guru PNS untuk tenaga pengajar SD dan SMP.

Menurutnya, perlu ada regulasi baru dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah kekurangan guru.

"Itu tak bisa diatasi dengan kebijakan di level kita saja, harus ada regulasi baru dari pemerintah pusat, " katanya waktu lalu.

Ia juga menuturkan tahun ini hampir 200 guru PNS yang pensiun. Pada 2018 mendatang jumlah guru yang pensiun bahkan diperkirakan meningkat dua kali lebih banyak."Sekitar 500 orang, guru SD paling banyak," terang Kadisdik.

Akibat minimnya jumlah guru di Sarolangun, dan banyaknya tenaga pengajar yang pensiun, banyak sekolah di daerah terpencil di Sarolangun kekurangan guru. Bahkan kata Lukman, di kota juga akan mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Dirinya juga menuturkan bahwa jumlah guru kontrak yang ada saat ini tak cukup untuk menutupi kekurangan guru di Kabupaten Sarolangun. "Ditutup guru kontrak, kito masih kekurangan 800 orang," katanya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jambi.
Share:

Presiden ingin nantinya PP tentang PPPK keluar bersamaan dengan Perpres aturan teknisnya.

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum juga terbit.

Bahkan, jika nantinya PP sudah final, masih harus menunggu peraturan presiden (perpres) terlebih dahulu sebagai acuan teknis pengangkatan PPPK.

Padahal keberadaan PPPK bisa menutup kekurangan pegawai di sejumlah sektor.

Deputi Sumber Daya Manusia SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan rancangan atau draft PP tentang PPPK itu sudah masuk Setneg.

’’Tetapi ternyata dari Setneg ada yang disuruh melengkapi,’’ kata Setiawan di Jakarta kemarin (14/12).

Setiawan menuturkan permintaan kelengkapan itu langsung arahan dari Presiden Joko Widodo.

Dia menjelaskan Presiden ingin nantinya PP tentang PPPK itu keluar bersamaan dengan Perpres aturan teknisnya.

Menurut Setiawan Presiden ingin di Perpres itu dirinci jabatan-jabatan atau bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK.

’’Menetapkan bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK itu butuh kajian,’’ tuturnya.

Setiawan mengatakan pemerintah harus selektif dan didasari pertimbangan matang saat menetapkannya. Sehingga rekrutmen PPPK bisa efektif menambal kebutuhan pegawai.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menjelaskan mereka sangat cocok dengan skema PPPK itu.

Sehingga pemenuhan kebutuhan pegawai tidak melulu diisi oleh PNS baru. ’’Mekanisme pengisian pegawai dengan sistem PPPK selama ini di-endorse (didukung) oleh BKN,’’ tuturnya.

Dalam beberapa kesempatan BKN menyampaikan salah satu bidang pekerjaan yang bisa diisi oleh PPPK adalah guru.

Mereka tidak perlu khawatir bakal mendapatkan gaji rendah seperti yang dikeluhkan sejumlah guru honorer.

Sebab di dalam ikatan kontrak itu, para PPPK bisa mendapatkan gaji layaknya seorang PNS. ’’Hanya saja mekanisme pensiunnya yang berbeda dengan PNS,’’ jelasnya.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyampaikan supaya PPPK bisa dibuka untuk guru. Dia mengakui bahwa saat ini kekurangan guru masih banyak.

Sementara pemerintah giat membangun infrastruktur di penjuru Indonesia. ’’Kalaupun para guru honorer tidak bisa jadi CPNS, ada kesempatan menjadi guru PPPK,’’ katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Rabu, Desember 13, 2017

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah mengusulkan kuota CPNS yang akan direkrut tahun depan sebanyak 250 ribu kursi.

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah mengusulkan kuota CPNS yang akan direkrut tahun depan sebanyak 250 ribu kursi.

Namun, berapa pastinya kuota, sangat tergantung kementerian keuangan karenaa menyangkut dana yang harus disiapkan untuk gaji.

“Tapi nanti berapa yang approve oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kami tidak tahun,’’ jelas Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja dalam diskusi media di Bogor pada Rabu malam (13/12) lalu.

Setiawan mengatakan, persetujuan kuota CPNS baru tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Yang pasti, usulan kuota yang mencapai seperempat juta kursi itu berdasarkan jumlah PNS pensiun tahun depan.

Kuota itu dibagi untuk instansi pusat sebesar 38 ribu kursi. Dan, sisanya sebanyak 212 ribu kursi untuk instansi pemerintah daerah (pemda) tingkat satu maupun dua.

Meskipun belum ada keputusan resmi dari Kemenkeu soal kuota CPNS baru tahun depan, Setiawan bisa memprediksi bahwa kuota yang disetujui kurang dari 250 ribu kursi.

Sebab, pemerintah saat ini masih menerapkan prinsip zero minus growth dalam merekrut pegawai baru. Prinsip itu maksudnya mengangkat CPNS baru kurang dari jumlah yang pensiun.

Sambil menunggu ketetapan kuota itu, dia mengingatkan terkait munculnya kabar calo atau pihak yang bisa meloloskan CPNS baru.

Dia menegaskan sistem seleksi CPNS baru diawasi oleh banyak kementerian dan lembaga.

Selain diawasi oleh Kementerian PAN-RB, juga oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

’’Jadi kalau ada yang lolos seleksi itu bukan karena bantuan calo atau oknum. Tetapi memang yang bersangkutan itu sesuai kompetensi,’’ tuturnya.

Salah satu modus penipuan calo CPNS adalah, mengaku kenal dengan jajaran Kementerian PAN-RB.

Kemudian imbalan baru diberikan ketika korban dinyatakan lulus CPNS. Jika tidak lulus, cukup mengganti biaya administrasi. ’’Jadi calonya apapun hasil seleksi untung,’’ tegasnya.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyambut baik jika benar tahun depan pemerintah membuka lowongan CPNS baru.

Dia berharap dari ratusan ribu kuota CPNS baru itu, pemerintah memprioritaskan pengisian kekurangan guru di penjuru Indonesia.

’’Yang kurang cukup banyak itu di jenjang SD,’’ tutur dia.

Unifah mengatakan dalam merekrut CPNS guru, dia berharap pemerintah memberikan kesempatan atau prioritas kepada para honorer.

Tentunya honorer yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi CPNS guru.

Unifah menegaskan PGRI selama ini mendukung pemenuhan kekurangan guru tetap mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Minggu, Desember 03, 2017

Harapan Dari Presiden untuk Guru Honorer, Tahun Depan Ada Pengangkatan

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa para guru yang selama ini berstatuskan sebagai honorer, guru bantu atau non-CPNS masih memiliki harapan dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri puncak Hari Guru Nasional ((HGN) di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, kemarin (2/12).

Puncak HGN selain dipadati 30 ribu guru, juga dihadiri Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Pada kesempatan itu, Jokowi menuturkan, negara sedang giat membangun infrastruktur. Tujuannya adalah pemerataan pembangunan ekonomi. Karena itu, anggarannya harus dibagi-bagi antara infrastruktur dan penambahan pegawai negeri baru. Termasuk untuk mengisi kekurangan guru PNS di daerah.

"Guru yang sudah mengabdi lama, memenuhi kompetensi, dan kualifikasi diutamakan," katanya, lantas disambut riuh para guru.

Jokowi menegaskan kepada jajarannya supaya jangan sampai menutup kesempatan bagi guru-guru tidak tetap yang sudah mengabdi lama untuk bisa menjadi PNS. Termasuk para guru honorer yang mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Secara khusus, Jokowi memerintah Mendikbud, Menteri PAN-RB Asman Abnur, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana untuk membahas teknis pengangkatan CPNS guru tahun depan. Jokowi berpesan supaya pengangkatan CPNS guru berjalan baik dan sesuai ketentuan. "Sekali lagi, tanpa menghilangkan kesempatan bagi guru tidak tetap," tuturnya.

Jokowi juga menjawab aduan ketua umum PGRI soal pencairan tunjangan profesi guru (TPG) dan beban urusan administrasi yang dialami guru. Dia mengakui bahwa tugas guru adalah mendidik siswa sebaik-baiknya sehingga harus lebih banyak waktu mendampingi anak-anak. Untuk urusan administrasi terkait kenaikan pangkat, pencairan TPG, inpassing, dan sertifikasi, dia berharap bisa disederhanakan. "Jangan diruwet-ruwet, dimbulet-mbulet. Harus disederhanakan," katanya.

Kemudian, soal pencairan TPG, Jokowi mengatakan akan mengawal langsung. Dia berjanji melihat langsung perkembangan pencairannya. Untuk itu, dia berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk pencairan TPG bisa dibangun dengan baik. Jokowi tidak ingin mendengar keluhan guru bahwa pencairan TPG molor atau terlambat.

Unifah berharap pernyataan Jokowi yang membuka kesempatan untuk guru honorer menjadi CPNS tahun depan benar-benar terwujud. 

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

Jumat, November 24, 2017

3 Syarat Guru Honorer Daftar CPNS, Sungguh Berat, Kemendikbud melobi Kementerian PAN-RB supaya ada keringanan syarat pendaftaran.

Sahabat pembaca info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Guru PNS yang pensiun tahun depan capai 51.458 orang. Untuk menambalnya, pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS guru pada 2018.

Persoalannya guru honorer yang memenuhi syarat pendaftaran CPNS baru hanya 2.992 orang. Kemendikbud melobi Kementerian PAN-RB supaya ada keringanan syarat pendaftaran.

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan ada tiga syarat untuk mendaftar CPNS guru. Yakni ijazah minimal S1, sudah pegang sertifikat profesi guru, dan usia maksimal 33 tahun.

’’Kalau merujuk syarat itu, hanya ada 2.992 orang guru honorer yang bisa mendaftar CPNS baru tahun depan,’’ katanya di Jakarta kemarin (24/11). Data ini belum termasuk guru agama Kemenag.

Hamid menjelaskan secara keseluruhan jumlah guru honorer memang banyak. Yakni mencapai 1,5 juta orang. Tetapi jumlah itu menyusut ketika tiga syarat pendaftaran CPNS guru dimasukkan.

Untuk itu Hamid menuturkan Kemendikbud sedang melobi Kementerian PAN-RB supaya ada dispensasi persyaratan pendaftaran CPNS guru.

Yakni syarat harus memiliki sertifikasi guru ditangguhkan dahulu. Jika penangguhan syarat sertifikat guru itu dikabulkan, maka ada 383 ribu guru honorer yang bisa mendaftar CPNS.

Pria yang menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) itu menuturkan penangguhan syarat sertifikasi guru itu terkait dengan status kepegawaian.

Jadi peserta yang lulus ujian, akan tetap berstatus CPNS selama belum mengantongi sertifikat guru. Baru setelah memiliki sertifikat guru, statusnya bisa naik menjadi PNS.

’’Permintaan keringanan persyaratan ini masih bersifat usulan. Belum final,’’ katanya. Hamid mengakui bahwa persyaratan pendaftaran CPNS guru sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen.

Di UU itu dinyatakan bahwa syarat menjadi guru harus minimal ijazah S1, bersertifikat profesi guru, dan untuk CPNS usia maksimal 33 tahun.

Hamid juga mengatakan guru honorer jangan terpaku menuntut diangkat menjadi guru CPNS. Sebab ada skenario lain yang diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Guru dengan status P3K tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Bedanya dengan PNS hanya tidak mendapatkan tunjangan pensiun yang dibayarkan setiap bulan.

Namun Hamid menegaskan syarat untuk menjadi CPNS maupun P3K guru sama. Yakni harus sudah S1, memiliki sertifikat profesi, dan usia maksimal 33 tahun.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik pemerintah jika tahun depan benar-benar ada rekrutmen CPNS guru baru.

’’Kami dengar bakal disiapkan kuota 250 ribu orang jadi CPNS atau P3K,’’ katanya. Unifah berharap untuk kuota P3K diprioritaskan bagi guru honorer yang sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

Unifah juga mengingatkan setiap kali ada pengangkatan dari kelompok honorer, selama ada tudingan data siluman. Dia berharap pemerintah memiliki data guru honorer yang valid.

Sehingga tidak bisa disusupi guru honorer siluman yang memanfaatkan momentum pengangkatan menjadi CPNS atau P3K.

Dia berharap pengangkatan guru honorer menjadi CPNS maupun P3K menjadi angin segar terkait kesejahteraan mereka selama ini.

Unifah mengungkapkan banyak guru honorer yang gajinya jauh dari ketetapan upah minimum kabupaten (UMK) setempat.

Meskipun tidak CPNS, tetapi diangkat jadi P3K, guru sudah berkesempatan mendapatkan kucuran TPG minimal Rp 1,5 juta/bulan. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

PGRI Desak Pemerintah Angkat Guru Honorer jadi ASN

Sahabat pembaca info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong pemerintah agar mengutamakan guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, guru honorer sudah mengabdi dan terbukti memenuhi beragam persyaratan, seperti mengantongi ijazah sarjana dan lolos sertifikasi pendidikan guru. Perekrutan menjadi ASN sangat penting untuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi menuturkan, sekitar 46% guru masih berstatus honorer. Total guru se-Indonesia sekitar 1 juta orang. Menurut dia, pengangkatan menjadi ASN diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas guru. "Profesionalisme guru belum sempurna, kesejahteraan dan perlindungan kepada guru juga belum sepenuhnya tercapai. Kami terus memperjuangkan tiga hal itu," ucap Unifah saat berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat 24 November 2017.

Unifah menuturkan, peningkatan kualitas guru bukan hanya dilihat dari sisi kesejahteraannya. Tetapi juga pembenahan sistem pendidikan nasional dari pemerintah. Menurut dia, kewajiban guru adalah terus belajar agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. "Tapi kami juga mohon perubahan itu tidak hanya guru tetapi semua pemangku kebijakan pusat dan daerah harus berubah mindsetnya bagaimana caranya melihat guru bukan sebagai objek tetapi pihak yang harus dilindungi," katanya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, pada tahun depan pemerintah akan mempertimbangkan untuk merekrut guru baru, dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pemerintah juga mempertimbangkan merekrut sebanyak 2.992 guru honorer untuk menjadi ASN. "Nanti apakah mau bentuknya P3K atau ASN masih dibicarakan dengan kementerian dan lembaga terkait. Bersama KemenpanRB, Badan Kepegawaian Negara dan Kemendagri," kata Hamid

Hamid menjelaskan, para guru honorer itu pantas direktut karena sudah berusia hampir 33 tahun, mengantongi sertifikat pendidikan dan ijasah sarjana. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, total guru honorer yang ada saat ini mencapai 732.833 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 383.609 guru mengantongi ijasah sarjana tapi belum lulus sertifikasi pendidikan guru, sedangkan sebanyak 349.224 guru honorer lainnya tidak pantas untuk diangkat menjadi PNS karena tak memenuhi syarat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (ASN). "Guru P3K untuk ditempatkan di daerah terdepan, terluar dan terpencil," katanya.

HUT ke-72

Ziarah ke TMP Kalibata merupakan serangkaian kegiatan PGRI dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ke-72 yang tepat jatuh pada hari ini. Unifah menuturkan, apa yang dicita-citakan PGRI belum semuanya tercapai, terutama perihal kesejahteraan. "Memperjuangkan guru honorer menjadi pekerjaan rumah terbesar PGRI. Kesejahteraan guru bukan semata untuk guru, tapi juga untuk masa depan bangsa dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional," katanya.

Selain berziarah ke makam pahlawan, ratusan guru di bawah binaan PGRI juga nyekar ke makam beberapa tokoh guru. Di antaranya, makam mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus mantan mantan ketua umum PB PGRI Sumantri Brodjonegoro. Para guru tersebut juga berziarah ke makam mantan anggota MPRS RME Subiadinata dan mantan menteri agama Mochamad Dahlan, dan pahlawan revolusi Ahmad Yani.

"Dari rangkaian kegiatan ini, kami mengingatkan para guru untuk terus menghormati para pahlawan sehingga nanti bisa bercerita kepada siswa soal sejarah bangsa. Kegiatan lainnya sungguh banyak. Mulai lomba dari PGRI cabang kabulaten dan kota hingga provinsi dan nasional. HUT HGN ini berbarengan dengan HUT PGRI. Saya berharap guru terus berkarya dan meningkatkan solidaritas. Ikut bersama pemerintah melawan hoaks," katanya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Rabu, November 22, 2017

Ini Syarat Baru Pemda Boleh Rekrutmen CPNS Guru 2018

Sahabat pembaca Info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Arizal menjelaskan tahun depan tidak menutup kemungkinan dibuka rekrutmen CPNS daerah.

Termasuk diantaranya untuk formasi guru. ’’Kalau mau dapat kuota CPNS baru, pemda harus jalankan redistribusi guru,’’ katanya, di Jakarta kemarin (22/11)

Selama pemda tidak menjalankan pendistribusian ulang itu, Kementerian PAN-RB tidak akan memberikan kuota CPNS baru.

Data yang dihimpun Kementerian PAN-RB kelebihan guru terjadi di jenjang TK dan SMA sederajat. Untuk jenjang SMA kebutuhan guru PNS berdasarkan jumlah rombongan belajar (rombel) adalah 146.129 orang.

Ternyata di lapangan jumlah PNS guru jenjang SMA ada 167.021 orang. Sehingga terjadi kelebihan guru di jenjang SMA sebanyak 20 ribu orang lebih.

Sedangkan di jenjang SD dan SMP kekurangan karena kebutuhan lebih banyak dibanding ketersediaan. Untuk jenjang SD misalnya, kebutuhannya mencapai 1.0889.555 orang.

Sedangkan jumlah guru PNS di SD saat ini 817.489 orang. Sehingga terjadi kekurangan sebanyak 272.057 orang.

Arizal mengungkapkan sejatinya tahun ini juga dibuka lowongan CPNS baru untuk daerah. Tetapi kewajiban redistribusi PNS di daerah tidak jalan.

Sehingga pemerintah menetapkan tidak ada lowongan CPNS baru untuk pemda tahun ini. Lowongan CPNS baru untuk pemda hanya dibuka di Kalimantan Utara karena sebagai provinsi baru yang butuh pegawai.

Arizal berharap bupati, walikota, atau gubernur tegas dalam menata kepegawaiannya. Jangan sampai tersandera dengan kepentingan politik.

Arizal mengungkapkan banyak sekali permintaan mutasi PNS guru yang didasari oleh kepentingan politik.

’’Karena kerabat politisi, guru di desa diminta untuk dipindah ke kota. Padahal di kota sekolahannya kelebihan guru,’’ jelasnya.

Dia menuturkan rekrutmen CPNS untuk daerah tidak ada pengkhususan bagi para tenaga honorer. Guru honorer maupun pelamar baru, harus sama-sama ikut seleksi berbasis komputer.

Arizal menuturkan ketetapan kuota CPNS baru untuk daerah menunggu ketetapan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Arizal berharap para guru honorer tidak menuntut untuk bisa diangkat menjadi CPNS baru. Sebab alokasi CPNS baru tentu terbatas.

Jalan lain yang bisa diupayakan pemerintah adalah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dia mengatakan saat ini rancangan peraturan pemerintah tentang P3K sudah masuk ke meja presiden untuk ditetapkan.

Dia menegaskan guru P3K memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan guru PNS. Termasuk untuk mendapatkan tunjangan kinerja atau tunjangan profesi guru (TPG).

Hanya saja guru P3K sangat mudah diputus ikatan kerja jika performa mengajarnya kurang baik. ’’Sehingga diharapkan bisa terjadi peningkatan kompetensi secara berkala,’’ jelasnya.

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad sudah melakukan pendataan seluruh guru honorer di Indonesia.

Pendataan itu diantaranya terkait dengan persyaratan untuk menjadi CPNS. Hasilnya ada sekitar 252 ribu guru honorer yang layak untuk mendaftar CPNS.

Diantaranya usia mereka masih di bawah 33 tahun. Kemudian memiliki ijazah minimal S1 dan telah lulus sertifikasi guru.

’’Syarat untuk jadi guru CPNS maupun P3K sama. Usia, ijazah S1, dan harus lulus sertifikasi guru,’’ paparnya.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menuturkan pendataan guru honorer oleh Kemendikbud itu bukan berarti bakal ada rekrutmen CPNS khusus untuk honorer. Dia mengatakan pendataan itu penting jika suatu saat nanti dibuka pendaftaran CPNS guru baru.

’’Para guru honorer yang memenuhi kriteria itu tinggal mendaftar secara online kemudian ikuti ujian,’’ jelasnya. Herman menuturkan memang ada wacana membuka rekturmen CPNS daerah tahun depan. Tetapi sampai saat ini kuotanya belum ditetapkan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, November 20, 2017

Kemdikbud nyatakan 250.000 guru honorer penuhi syarat CPNS

Sahabat pembaca info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan sebanyak 250.000 guru honorer memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Jadi yang memenuhi syarat sebanyak 250.000-an. Guru yang berumur 33 tahun dan lulusan sarjana," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan bahwa batas usianya hanya 33 tahun karena diperlukan waktu sekitar dua tahun untuk pelatihan guru. Sedangkan pengangkatan CPNS maksimal 35 tahun.

Sekarang distribusi guru tidak merata. Guru lebih banyak berada di perkotaan sehingga perlu dilakukan redistribusi guru, selain perekrutan guru.

"Jumlah 250.000 itu, maksimal bisa kita ajukan tapi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) belum memberikan lampu hijau. Makanya kami mengajukan guru dengan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K) untuk mengatasi kekurangan guru di daerah pedesaan."

Selain itu, Kemdikbud berupaya mengoptimalkan optimalisasi Rombongan Belajar (Rombel) mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Kelebihan guru yang muncul dari rombel akan disalurkan untuk mengatasi kekurangan guru. 

"Sebelumnya untuk SD 20 sampai 28 murid, maka yang selanjutnya siswa 1 SD minimal 120 siswa. Sedangkan SMP 32 siswa. Ini akan kita terapkan Januari 2018 nanti," terang dia.

Hamid menegaskan mulai Januari 2018, kelebihan jumlah guru dalam satu sekolah akan menghapus tunjangan profesi guru (TPG). Tunjangan guru tidak akan dibayar jika di sekolah itu, kelebihan guru yang mengajar mata pelajaran di sekolah.

"Misalnya di sekolah itu kebutuhan guru matematikanya dua, tapi yang ada empat orang guru, maka kami tidak akan membayar tunjangannya," kata dia.

Berita ini bersumber dari Antaranews.
Share:

Jumat, Oktober 13, 2017

Banyak yang Pensiun, Kabupaten Ogan Komering Ulu Butuh 155 Guru PNS

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah semestinya mengangkat guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap tahun agar memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di setiap wilayah Republik Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Hal itu diungkap Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Ogan Komering Ulu Ahcmad Tarmizi, yang mengaku di wilayahnya membutuhkan tambahan 155 guru PNS untuk tingkat Sekolah Dasar (SD).

Permintaan tambahan itu bukan tanpa sebab, mengingat jumlah PNS yang pensiun tak sebanding dengan jumlah perekrutan guru PNS. Ia menilai, idealnya jumlah pendidik disesuaikan dengan banyaknya ruang belajar.

"Dari 184 SD yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, hanya terdapat sekitar 1.184 guru berstatus PNS dan jumlah tersebut masih kurang sebanyak 155 orang lagi. Dan, tenaga pengajar yang harus ditambah yaitu untuk guru pendidikan jasmani dan guru agama," ujarnya, Jumat (13/10/2017).

Ia mengemukakan, selama ini kekurangan tersebut dapat tercukupi karena adanya bantuan dari tenaga pengajar berstatus honor dan guru sekolah swasta sehingga tidak menghambat aktivitas belajar-mengajar.

Kendati begitu, ia mengaku keberadaan guru PNS tetap dibutuhkan di wilayahnya.

"Untuk guru SD di kota jumlahnya sudah terpenuhi, biasanya kekurangan tenaga pengajar pada wilayah pedesaan," ujarnya.

Berita ini bersumber dari KORPRI.
Share:

Rabu, Oktober 04, 2017

Seleksi Ulang Guru jangan Terpaku CAT

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Aceh disarankan disarankan tidak hanya terpaku pada tes kemampuan dasar (TKD) melalui Computer Assisted Test (CAT) dalam menyeleksi ulang 8.500 guru kontrak yang selama ini mengajar di 730 unit Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dosen Universitas Serambi Mekkah, Dr Muslim Daud MPd menyampaikan saran ini saat menjadi narasumber eksternal pada salam Serambi ‘Guru Kontrak, Jangan Dilihat Sebagai Beban’, di Program Cakrawala Radio Serambi FM, Selasa (3/10).

“Bukan dalam artian saya mengatakan CAT itu tidak baik. CAT itu mungkin hanya elemen kecil. Tapi, mungkin setelah CAT, bisa dilakukan penyeleksian berkaitan dengan performa guru, misalnya bagaiman cara seorang guru itu mengajar, mempersiapkan bahan ajar, serta evaluasi dalam pembelajaran,” sebutnya.

Cakrawala menghadirkan narasumber internal Waredpel Serambi Indonesia, Nasir Nurdin dipandu host Vea Artega. Pada kesempatan itu, Dr Muslim mengaku sependapat dengan salam Serambi ‘Guru Kontrak, Jangan Dilihat Sebagai Beban’.

Tetapi menurutnya harus dilihat sebagai peluang mengembalikan kualitas pendidikan Aceh. “Ketika Pemerintah Aceh sudah mengambil alih supervisi pendidikan, khususnya di tingkat SLB, SMA dan SMK, ini menjadi peluang yang cukup baik, sehingga dari sini akan dilihat secara konfrehensif apa yang dibutuhkan dan harus dilakukan Pemerintah Aceh dalam kerangka meningkatan kualitas pendidikan,” sarannya.

Dosen Universitas Serambi Mekkah, Dr Muslim Daud MPd Namun, lanjutnya Pemerintah Aceh tidak sebatas terfokus pada guru kontrak, melainkan hal-hal lain yang dibutuhkan dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh juga harus dipikirkan. Ia menjelaskan kalau guru kontrak diseleksi ulang, siapa yang akan menyeleksi. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak lulus CAT serta kalau pun diseleksi ulang, bukan hanya terpaku pada CAT. Tapi, sebutnya berkaitan dengan konten keilmuan logis dan seterusnya juga penting menjadi pertimbangan. “Penting juga dilihat, misalnya cara mengajar guru, bagaimana dia menguasai kelas serta melakukan evaluasi apa yang diajarkan,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia
Share:

Senin, Oktober 02, 2017

Wonogiri Masih Kekurangan 4.000 Guru PNS

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Wonogiri masih jauh dari ideal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat mencatat Wonogiri kekurangan 4.000-an guru PNS.

Persoalan tersebut menjadi sorotan Bupati, Joko Sutopo, saat memberi sambutan setelah melantik 51 kepala SD di pendapa rumah dinasnya, Senin (2/10/2017). Dia menginformasikan saat ini guru PNS di Wonogiri tercatat lebih kurang 3.000 orang. Berdasar pemetaan kebutuhan 769 SD negeri dan 78 SMP negeri, jumlah guru PNS di Wonogiri idealnya 7.000 orang.

Untuk menyiasati kondisi itu sekolah-sekolah mempekerjakan guru tidak tetap (GTT) atau berstatus wiyata bakti (WB). Artinya, kata Bupati, para GTT saat ini harus menanggung beban tanggung jawab guru PNS.

Bupati menyebut tidak idealnya jumlah guru PNS sebagai kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ironisnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak memiliki wewenang merekrut guru PNS. “Dampaknya apa? Prestasi pendidikan tentunya dipertaruhkan,” kata Bupati.

Kepala Disdikbud, Siswanto, mengatakan dari tahun ke tahun jumlah guru PNS terus berkurang. Faktor utama penyebabnya banyak yang pensiun. Setiap pekan rata-rata ada lima hingga enam guru PNS mengajukan pensiun karena faktor usia.

Merujuk dari kondisi umum itu berarti guru PNS yang pensiun setiap tahun sebanyak lebih kurang 288 orang. Dalam kurun waktu tiga tahun ke depan guru PNS yang pensiun bisa mencapai 864 orang.

“Jumlah guru yang pensiun akan mencapai puncak tertinggi pada 2020 dan 2021. Pada tahun tersebut Wonogiri diperkirakan hanya akan punya lebih kurang 2.000 guru PNS. Pada sisi lain pemerintah belum memberi sinyal akan mencabut moratorium rekrutmen PNS,” ucap Siswanto.

Saat ini masing-masing sekolah hanya ada satu hingga tiga guru PNS. Bahkan, ada sekolah yang sama sekali tidak ada guru PNS karena satu-satunya guru PNS yang juga kepala sekolah sudah pensiun.

“Jadi, kami harus sangat berterima kasih kepada para guru WB. Mereka menggantikan posisi guru PNS secara penuh. Padahal, insentif mereka sangat minim, Rp200.000/bulan,” ulas Siswanto.

Sekarang ini jumlah GTT/WB di Wonogiri jauh lebih banyak dari pada guru PNS. Secara kualitas kinerja mereka baik. Berkaca pada prestasi tahun ajaran sebelumnya, prestasi pendidikan SD di Wonogiri berada di peringkat delapan se-Jawa Tengah.

Berita ini bersumber dari SOLORAYA.
Share:

Rabu, September 27, 2017

Atasi Kekurangan Guru PNS, DKI Akan Rekrut Pegawai Honorer

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merekrut pegawai honorer untuk mengatasi kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Jakarta.

Menurut Agus, DKI kekurangan sekitar 14.000 guru PNS karena banyak yang pensiun dan belum ada lagi pengangkatan guru PNS.

"Kami akan buat strategi darurat menggunakan regulasi yang ada, tetapi dengan lebih banyak pada diskresi gubernur. Substansinya sedang kami diskusikan termasuk dengan DPRD juga," ujar Agus saat dihubungi, Rabu (27/9/2017).

Rekrutmen pegawai non-PNS dengan sistem pengadaan jasa dilakukan karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum mencabut moratorium penerimaan guru PNS di Jakarta. Rekrutmen akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

"Kami buat ketentuan yang lebih spesifik dengan kekhasan pertimbangan proses pembelajaran di kelas, profesionalisme, keuangan, dan aspek lain yang perlu kami lihat lebih detail lagi," kata Agus.

BKD DKI Jakarta telah mengusulkan penambahan PNS, termasuk guru, kepada Kemenpan RB. Namun, Kemenpan RB belum menyetujui kuota yang diusulkan.

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:

Jumat, September 22, 2017

Kalbar Kekurangan 15 Ribu Guru, Kualitas Pendidikan Terancam

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Alexsius Akim mengatakan bahwa sampai saat ini total kekurangan guru di Kalimantan Barat sudah mencapai angka 15 ribu dan akan terus bertambah sejalan dengan moratorium yang dilakukan pemerintah pusat.

"Kekurangan kita untuk mencukupi yang minimal saja sudah sampai 15 ribu. Ini memang masalah klasik, tapi kenyataannya seperti itu. Kalau moratorium sampai 2019, jelas banyak yang pensiun. Jangankan mau menambah yang ada saja berkurang," katanya Jumat (22/9/2017) siang.

Jumlah guru di Kalbar saat ini totalnya 70 ribu, dengan total yang pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 45 ribu dan guru honorer sebanyak 25 ribu.

Artinya kalau kekurangan guru, ditambah dengan jumlah honorer akan lebih banyak lagi yang harus dicukupi.

"Kalau dihitung dari tenaga honor maka lebih banyak lagi yang kurang. Tapi yang honorer ini kan sudah mengajar, jadi kita menghitung dengan kondisi sekarang. Artinya dari 70 ribu yang sudah ada, masih dibutuhkan sekitar 15 ribu," terangnya.

Saat ditanya mengenai kebijakan pemerintah kabupaten dan kota yang menerapkan sistem guru kontrak, menurutnya juga terbentur dengan permasalahan anggaran daerah lagi yang sulit mencukupi.

Sehingga belum bisa menjadi solusi yang menjawab sepenuhnya.

"Maka yang betul itu adalah pemerintah membuka akses, tidak bisa tidak. Dampak besarnya jika kekurangan guru terus bertambah, maka tidak akan mampu melayani pendidikan secara baik. Hasilnya nanti ke masalah mutu atau kualitas pendidikan itu sendiri," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Pontianak.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook Page

Pesan Sponsor

Postingan Populer

Pesan Sponsor

Statistik Blog