Wonogiri Masih Kekurangan 4.000 Guru PNS

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Wonogiri masih jauh dari ideal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat mencatat Wonogiri kekurangan 4.000-an guru PNS.

Persoalan tersebut menjadi sorotan Bupati, Joko Sutopo, saat memberi sambutan setelah melantik 51 kepala SD di pendapa rumah dinasnya, Senin (2/10/2017). Dia menginformasikan saat ini guru PNS di Wonogiri tercatat lebih kurang 3.000 orang. Berdasar pemetaan kebutuhan 769 SD negeri dan 78 SMP negeri, jumlah guru PNS di Wonogiri idealnya 7.000 orang.

Untuk menyiasati kondisi itu sekolah-sekolah mempekerjakan guru tidak tetap (GTT) atau berstatus wiyata bakti (WB). Artinya, kata Bupati, para GTT saat ini harus menanggung beban tanggung jawab guru PNS.

Bupati menyebut tidak idealnya jumlah guru PNS sebagai kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ironisnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak memiliki wewenang merekrut guru PNS. “Dampaknya apa? Prestasi pendidikan tentunya dipertaruhkan,” kata Bupati.

Kepala Disdikbud, Siswanto, mengatakan dari tahun ke tahun jumlah guru PNS terus berkurang. Faktor utama penyebabnya banyak yang pensiun. Setiap pekan rata-rata ada lima hingga enam guru PNS mengajukan pensiun karena faktor usia.

Merujuk dari kondisi umum itu berarti guru PNS yang pensiun setiap tahun sebanyak lebih kurang 288 orang. Dalam kurun waktu tiga tahun ke depan guru PNS yang pensiun bisa mencapai 864 orang.

“Jumlah guru yang pensiun akan mencapai puncak tertinggi pada 2020 dan 2021. Pada tahun tersebut Wonogiri diperkirakan hanya akan punya lebih kurang 2.000 guru PNS. Pada sisi lain pemerintah belum memberi sinyal akan mencabut moratorium rekrutmen PNS,” ucap Siswanto.

Saat ini masing-masing sekolah hanya ada satu hingga tiga guru PNS. Bahkan, ada sekolah yang sama sekali tidak ada guru PNS karena satu-satunya guru PNS yang juga kepala sekolah sudah pensiun.

“Jadi, kami harus sangat berterima kasih kepada para guru WB. Mereka menggantikan posisi guru PNS secara penuh. Padahal, insentif mereka sangat minim, Rp200.000/bulan,” ulas Siswanto.

Sekarang ini jumlah GTT/WB di Wonogiri jauh lebih banyak dari pada guru PNS. Secara kualitas kinerja mereka baik. Berkaca pada prestasi tahun ajaran sebelumnya, prestasi pendidikan SD di Wonogiri berada di peringkat delapan se-Jawa Tengah.

Berita ini bersumber dari SOLORAYA.

Read More

Kalbar Kekurangan 15 Ribu Guru, Kualitas Pendidikan Terancam

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Alexsius Akim mengatakan bahwa sampai saat ini total kekurangan guru di Kalimantan Barat sudah mencapai angka 15 ribu dan akan terus bertambah sejalan dengan moratorium yang dilakukan pemerintah pusat.

"Kekurangan kita untuk mencukupi yang minimal saja sudah sampai 15 ribu. Ini memang masalah klasik, tapi kenyataannya seperti itu. Kalau moratorium sampai 2019, jelas banyak yang pensiun. Jangankan mau menambah yang ada saja berkurang," katanya Jumat (22/9/2017) siang.

Jumlah guru di Kalbar saat ini totalnya 70 ribu, dengan total yang pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 45 ribu dan guru honorer sebanyak 25 ribu.

Artinya kalau kekurangan guru, ditambah dengan jumlah honorer akan lebih banyak lagi yang harus dicukupi.

"Kalau dihitung dari tenaga honor maka lebih banyak lagi yang kurang. Tapi yang honorer ini kan sudah mengajar, jadi kita menghitung dengan kondisi sekarang. Artinya dari 70 ribu yang sudah ada, masih dibutuhkan sekitar 15 ribu," terangnya.

Saat ditanya mengenai kebijakan pemerintah kabupaten dan kota yang menerapkan sistem guru kontrak, menurutnya juga terbentur dengan permasalahan anggaran daerah lagi yang sulit mencukupi.

Sehingga belum bisa menjadi solusi yang menjawab sepenuhnya.

"Maka yang betul itu adalah pemerintah membuka akses, tidak bisa tidak. Dampak besarnya jika kekurangan guru terus bertambah, maka tidak akan mampu melayani pendidikan secara baik. Hasilnya nanti ke masalah mutu atau kualitas pendidikan itu sendiri," pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Pontianak.

Read More

Kota Malang Kekurangan 800 Guru PNS

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kota Malang, Jatim, masih kekurangan sekitar 800 guru PNS untuk SD dan SMP.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang Zubaidah, kebutuhan guru ini terutama ada di tingkat SDN.

”Apalagi, sampai 1 Januari 2018 proyeksinya ada sekitar 160 guru SD yang pensiun,” kata Zubaidah saat ditemui di Kegiatan Sosialisasi Program Pendidikan Keluarga kemarin (20/9).

Untuk guru SD, yang paling banyak dibutuhkan adalah guru kelas, olahraga, dan agama. Sementara kebutuhan guru untuk SMP relatif sedikit. Hanya di pelajaran tertentu seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Bimbingan Konseling (BK).

Untuk mengatasi kekurangan guru ini, disdik akan merekrut tenaga kontrak. ”Tapi tidak dengan SK, ya. Hanya dengan kontrak,” lanjutnya.

Zubaidah menambahkan, perekrutan guru bukan wewenang disdik. ”Yang merekrut kan dari kementerian. Kami hanya mengusulkan dan melaporkan setiap semester melalui laporan online,” ujar Ida, sapaan akrab Zubaidah.

Menurutnya, mencari guru sebenarnya tidak sulit. Hanya anggarannya yang terkadang jadi penghambat.

Selama ini, dana yang digunakan untuk guru kontrak adalah dari bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, alokasinya kecil, sehingga belum bisa mencukupi upah minimum kota (UMK).

”Sudah kami hitung. Kalau dananya dimaksimalkan ke kebutuhan SDM, ya nggak mencukupi, karena dana untuk fisik dan penambahan ilmu kan juga penting,” kata dia.

Kekurangan guru itu salah satunya dialami oleh SDN Bandungrejosari 3. Sekolah tersebut kekurangan tiga guru untuk guru kelas. Untuk mengisi kekosongan itu, pihak sekolah merekrut guru tidak tetap (GTT).

”Kita ada kekurangan, karena kapan itu ada guru kita yang pensiun. Sementara diisi oleh GTT dengan kontrak satu tahun,” kata Kepala Sekolah SDN Bandungrejosari 3 Valentina Siti Mariyam.

Dia menambahkan, kebutuhan guru cukup mendesak mengingat jumlah murid yang juga besar. ”Untuk kelas enam saja ada 85 siswa totalnya,” terangnya.

SMPN 6 juga mengalami hal serupa. ”Saat ini kita memang kekurangan guru karena memasuki masa purnatugas,” kata Kepala Sekolah SMPN 6 Malang Risna Widyawati.

Guru yang dibutuhkan saat ini untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan Bimbingan Konseling.

”Solusinya, sampai sekarang mereka masih kami karyakan (masih mengajar, Red) sambil kami menunggu penempatan atau pengangkatan CPNS,” katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Read More

Alamat Tautan Resmi Pengumuman CPNS 2017

1. Portal Kementerian PANRB dengan alamat cpns.menpan.go.id

2. Portal SSCN BKN dengan alamat sscn.bkn.go.id

Demikian, semoga bermanfaat.

Read More

100 Guru Pensiun, Pemkab Tebo Ajukan Formasi CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tebo sudah mengajukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Formasi yang diajukan meliputi Tenaga tehnis, Medis (kesehatan), dan pendidikan.

" Kita mengajukan formasi di pertengahan April sebanyak 700 orang," ujar Kepala BKPSDM kepada Tribun beberapa waktu lalu.

Dari jumlah paling besar jumlah paling banyak yakni tenaga pendidikan, 40 persen. Pasalnya jumlah guru di Tebo setiap tahunnya mengalami pengurangan dengan memasuki masa pensiun.

" Guru kita berkurang karena pensiun dan SMA diambil alih provinsi jadi berdampak pada pengajuan pegawai," jelasnya.

Pengajuan sudah diterima Kemenpan namun keputusannya tahun ini tidak ada penerimaan CPNS.

Tahun depan diharapkan akan dapat memenuhi kuota penerimaan CPNS sebab setiap tahun kebutuhan meningkat.

Tahun ini sekitar 100 orang pensiun dari 4000 PNS di Kabupaten Tebo, yakni tenaga medis, pendidikan dan teknis.

" Yang paling banyak pensiun itu guru," tambah Kepala Bidang Pengadaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Suwarto.

Setiap tahun BKPSDM Tebo juga mengajukan usulan formasi CPNS sesuai dengan permintaan dari Kemenpan.

Terakhir penerimaan PNS di Kabupaten Tebo pada 2015 lalu, dengan diangkatnya 228 PNS dari 3 formasi.

Diakuinya setiap penerimaan CPNS Pendaftar juga banyak datang dari luar Tebo. " Tahun 2015 tidak dibatasi yang penting punya KTP warga Indonesia ," ujar Suwarto.

Berita ini bersumber dari Tribun Jambi.

Read More

170 Guru PNS Pensiun, Kabupaten Probolinggo Kekurangan Ribuan Guru PNS

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo semakin terdesak untuk mengatasi ketersediaan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Apalagi, tahun ini diperkirakan ada 170 guru PNS yang akan pensiun. Jumlah itu belum termasuk guru yang pensiun karena meninggal dunia.

Sedangkan, sejauh ini juga belum ada rekruitmen CPNS untuk guru. Meski, setiap tahun jumlah guru berstatus PNS terus berkurang. Dari data yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, setiap tahun tercatat ratusan guru pensiun. Demi menutupi kekurangan guru PNS, Dispendik mengandalkan adanya guru tidak tetap (GTT).

Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Dewi Korina membenarkan makin minimnya jumlah guru berstatus PNS. Itu, merupakan salah satu dampak tidak adanya rekruitmen CPNS guru di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan, setiap tahun ratusan guru harus pensiun. “Tahun ini ada sekitar 170 guru PNS yang akan berakhir masa tugasnya. Belum juga ditambah guru yang pensiun karena meninggal dunia,” ujarnya, Minggu (30/7).

Dewi mengatakan, kebutuhan dan kekurangan guru terbanyak terjadi pada tingkat SD. Sejauh ini, kebutuhan guru untuk tingkat SD di bawah Dispendik ada 3.379 guru. Sedangkan, kebutuhannya mencapai 5.642 guru. Itu, sesuai aturan standar pendidikan dengan jumlah lembaga pendidikan tingkat SD di Kabupaten Probolinggo yang mencapai 594 lembaga.

“Kalau dihitung secara keseluruhan dari tingkat SD dan SMP, kami membutuhkan 6.992 guru. Jumlah guru PNS yang dimiliki sekitar 4.233 guru. Berarti, masih kekurangan sekitar 2.759 guru PNS. Beruntung ada GTT yang sudah diangkat dengan SK Bupati sekitar 2.411 guru,” ujar Dewi.

Menurut Dewi, ketersediaan guru berstatus PNS sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Meski kekurangan guru PNS itu dapat ditutupi atau diatasi dengan penerimaan GTT. Tapi, semua itu akan terjadi perbedaan antara kualitas proses pengajaran guru PNS dengan GTT. Katanya, guru PNS menerima gaji utuh setiap bulan.

“Tapi, perhatian pemerintah daerah terhadap GTT sangat besar. Terbukti, Ibu Bupati sampai membuat kebijakan menverifikasi semua GTT dan akhirnya ribuan GTT mendapatkan SK Bupati,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.

Read More

Banyak Permintaan Pindah Setelah diangkat Jadi PNS, Kepala BKN Wacanakan Buka Formasi P3K untuk Guru dan Bidan

Sahabat pembaca Info Honorer CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kepala BKN Bima Haria Wibisana melanjutkan, ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi bahan pertimbangan wacana tersebut, yakni banyaknya guru/bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan dan untuk menghindari terulangnya fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

Hal itu disampaikan Bima Haria Wibisana saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Sementara itu pada laporannya, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II direncanakan berlangsung 4 (empat) hari hingga Senin (24/7/2017), dengan melibatkan pegawai yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Melanjutkan, Bima mengatakan perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan”, ujar Bima. 

Berita ini bersumber dari BKN.

Read More

GGD Diharapkan Tidak Pindah dari Daerah Penugasan

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam arahan saat menyaksikan simbolis penandatanganan 2117 Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru Garis Depan (GGD) oleh sejumlah gubernur dan bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing daerah di Hotel Peninsula, Senin (17/7/2017) malam, di Jakarta mengatakan  GGD yang telah diangkat menjadi CPNS diharapkan tidak pindah dari daerah tempat penugasan asal. Komitmen tersebut, jelas Kepala BKN perlu dijaga oleh para GGD agar tujuan kebijakan afirmasi Pemerintah dalam memajukan kualitas pendidikan bangsa melalui penempatan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dapat tercapai.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam acara tersebut juga mengatakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kesehatan, penyuluh pertanian dan GGD merupakan batch pertama penerimaan CPNS Tahun ini. Sementara itu menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) rasio guru-murid yang ada saat ini sudah bagus, namun masih kurang merata dalam pendistribusiannya. Terkait itu Kepala BKN mengatakan ada beberapa daerah yang mengeluhkan kekurangan guru sains dan terlalu banyak guru IPS. “Ini miss match yang perlu dibenahi ke depan”, ujar Bima.

Pada kesempatan itu Bima mewacanakan agar guru dan bidan masuk dalam lingkup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) agar penempatannya tetap sesuai dengan kontrak dan perpanjangan perjanjian kerja didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan.

Berita ini bersumber dari BKN.

Read More

Kota Sukabumi kekurangan guru PNS

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Wakil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan daerah yang dipimpinnya tersebut saat ini kekurangan guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan setiap sekolah harus merekrut tenaga honorer.

"Kota Sukabumi, Jawa Barat membutuhkan banyak guru karena setiap tahunnya jumlahnya terus berkurang karena banyak yang pensiun dan ditarik ke Provinsi Jabar maupun yang mengajukan pindah," katanya di Sukabumi, Selasa.

Menurutnya, kekurangan guru PNS ini karena pemerintah pusat masih memberlakukan calon penerimaan PNS. Maka dari itu, Pemkot Sukabumi gencar mengusulkan ke pusat agar moratorium penerimaan dan pengangkatan PNS dicabut khususnya untuk tenaga guru dan medis.

Solusi yang dilakukan sekolah untuk menambal kekurangan guru ini yakni dengan merekrut sarjana pendidikan untuk djadikan tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) yang honornya tidak seberapa.

Selain itu, beberapa sekolah pun kembali menggunakan jasa guru PNS yang sudah purna bakti atau pensiun untuk diberdayakan dan membantu proses belajar mengajar atau kegiatan lainnya di sekolah.

Walaupun demikian, kata dia, hingga saat ini proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) tidak terganggu.

"Mungkin tidak hanya Kota Sukabumi saja yang kekurangan tenaga guru, daerah lain pun banyak yang serupa. Kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan kelonggaran kepada setiap daerah untuk merekrut guru menjadi PNS yang tentunya sesuai dengan kebutuhan," tambahnya.

Di sisi lain, Fahmi mengatakan jika jumlah guru PNS semakin berkurang maka sekolah terpaksa harus merekrut lebih banyak honorer sehingga nantinya akan memberatkan biaya operasi sekolah itu sendiri. Karena tenaga honorer tidak masuk dalam daftar alokasi di APBD sehingga menjadi tanggung jawab instansi yang merekrutnya. 

Berita ini bersumber dari Antaranews.

Read More

2.806 SK CPNS GGD Resmi Ditetapkan

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan Surat Keputusan (SK) dan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (NIP CPNS) bagi 2.806 Guru Garis Depan, dengan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2017. Penetapan ini tergolong ke dalam proses tahap I dari total kelulusan 6.296 GGD tahun 2016. Menyusul, sebanyak 3.490 SK dan NIP CPNS akan diproses pada tahap II. 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan,  pelaksanaan program ini sesuai dengan Nawa Cita ke-3 Presiden Republik Indonesia yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Nawa Cita ke 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan program dengan menempatkan guru yang bertugas di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T) melalui Program Guru Garis Depan (GGD). "Program GGD adalah untuk pemenuhan kebutuhan guru di daerah terpencil, terluar dan terdepan yang mengalami kekurangan guru sehingga dapat memberikan layanan pendidikan secara optimal bagi para peserta didiknya,” imbh Dirjen.

Pemrosesan penetapan NIP dan SK CPNS GGD tahun 2016 tahap I ini berlangsung selama enam hari, dari tanggal 13 s.d. 18 Juli 2017. Simbolisasi peresmian, tujuh gubernur, dan 44 bupati menandatangani SK CPNS GGD, selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian masing-masing daerah.  

Pemrosesan penetapan NIP dan SK CPNS GGD tahap I ini turut dihadiri Badan Kepegawaian Negara (BKN), tujuh kantor Regional BKN, tujuh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi, dan 44 BKD Kabupaten  Saat pembukaan, beberapa waktu lalu.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, BKN berusaha mempercepat proses penetapan SK CPNS untuk GGD tahun 2016 dengan menyatukan semua unsur yang terlibat. “Karena kalau (memproses) sendiri-sendiri waktunya bisa tidak mencapai untuk ditetapkan tanggal 1 Agustus. Kami sudah memutuskan TMT-nya 1 Agustus 2017 supaya tidak mengganggu proses rekrutmen CPNS yang lain,” kata   Bima. 

Ia menuturkan, semua formasi CPNS yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dan BKN dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan.  “Jadi GGD, tenaga kesehatan PPT, dan penyuluh pertanian juga ditentukan dari perhitungan kebutuhan yang harus dihitung secara cermat, karena pemerintah sebenarnya masih menginginkan moratorium CPNS,” ujarnya.

GGD merupakan kebijakan afirmasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui penempatan guru pegawai negeri sipil (PNS) di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta usulan daerah.

Guru yang ditugaskan sebagai GGD adalah guru profesional yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam undang-undang serta telah melalui sejumlah proses penguatan kepribadian dan jiwa nasionalisme pada saat mengajar di daerah 3T.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Read More

Tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penambahan formasi terbanyak untuk posisi guru dan tenaga medis. Kebutuhan dua profesi tersebut dinilai cukup mendesak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Riyantono menuturkan mengacu pada belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sejak 2016-2017 di bawah 50%. Dengan pencapaian ini, seharusnya moratorium penerimaan CPNS di Bantul telah selesai.

“Kita masih kekurangan ribuan PNS terutama formasi guru dan tenaga kesehatan yang sangat mendesak dan membutuhkan jumlah yang banyak. Untuk tenaga teknis kita juga sangat mendesak butuh namun jumlahnya tidak sebanyak kebutuhan guru dan tenaga kesehatan,” katanya pada Kamis (13/7/2017).

Diakui Riyantono, tiap tahun pihaknya selalu mengajukan kebutuhan formasi CPNS. Namun hingga saat ini Pemkab Bantul belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

“Tiap tahun memang mengajukan namun sampai sekarang belum ada jawaban persetujuan dari pusat. Mudah-mudahan tahun ini pusat menyetujui,” ucapnya.

Ia menjelaskan saat ini Pemkab Bantul memiliki sekitar 8.000 PNS secara keseluruhan, 70% di antaranya merupakan guru dan tenaga medis. Sementara itu, setiap tahunnya minimal ada 300 orang tenaga yang pensiun.

“Kalau tiap tahun kekurangannya sekitar 300 orang dan kita selama lebih dari tiga tahun tidak merekrut CPNS maka dibayangkan berapa kekurangan minimalnya?” tambahnya.

Adapun saat ini Kabupaten Bantul tengah mendata sekitar 1.600 tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bantul saja, jumlah ini belum termasuk PTT/GTT dari sektor guru dan tenaga medis.

Berita ini bersumber dari SOLOPOS.

Read More

SK CPNS Guru Garis Depan 2016 Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2017

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) untuk Guru Garis Depan (GGD) angkatan tahun 2016 akan segera dikeluarkan dengan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2017. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah memproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan SK CPNS GGD tahun 2016. Proses penetapan tersebut dilakukan dalam dua tahap untuk penandatanganan SK CPNS bagi 6.296 guru garis depan.

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemendikbud, Poppy Dewi Puspitawati mengatakan, penetapan SK CPNS GGD 2016 tahap pertama dilakukan untuk 2.806 guru garis depan yang akan bertugas di tujuh provinsi dan 44 kabupaten. Kemudian tahap kedua penetapan SK CPNS dilakukan untuk  3.490 guru garis depan yang ditugaskan di tujuh provinsi dan 49 kabupaten. Jadi secara total akan ada 6.296 guru garis depan untuk ditempatkan di 14 provinsi dan 93 kabupaten di Indonesia.

Penandatanganan SK CPNS GGD 2016 tahap pertama akan berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juli 2017 di Jakarta. “Nanti akan dihadiri tujuh gubernur dan 44 bupati selaku pejabat pembina kepegawaian masing-masing daerah untuk menandatangani SK tersebut,” ujar Poppy dalam pembukaan kegiatan Pemrosesan dan Penetapan NIP CPNS dan SK CPNS GGD 2016 Tahap Pertama, di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur yang terlibat dalam penetapan SK CPNS guru garis depan, yaitu Kantor Regional BKN, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, BKD Kabupaten, Biro Kepegawaian Kemendikbud, dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga hadir dan memberikan arahan dalam kegiatan itu. Ia mengatakan, BKN berusaha mempercepat proses penetapan SK CPNS untuk GGD tahun 2016 dengan menyatukan semua unsur yang terlibat.

“Karena kalau (memproses) sendiri-sendiri waktunya bisa tidak mencapai untuk ditetapkan tanggal 1 Agustus. Kami sudah memutuskan TMT-nya 1 Agustus 2017 supaya tidak mengganggu proses rekrutmen CPNS yang lain,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Ia menuturkan, semua formasi CPNS yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dan BKN dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan. “Jadi GGD, tenaga kesehatan PPT, dan penyuluh pertanian juga ditentukan dari perhitungan kebutuhan yang harus dihitung secara cermat, karena pemerintah sebenarnya masih menginginkan moratorium CPNS,” ujarnya.

Pengiriman Guru Garis Depan (GGD) ke daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) bertujuan meningkatkan mutu pendidikan yang merata. Sesuai amanat Nawa Cita, pemerintah harus berusaha mewujudkan mutu pendidikan yang terjangkau dan berkualitas di seluruh pelosok negeri, termasuk daerah 3T yang menjadi target lokasi penempatan GGD.

Berita ini bersumber dari KEMDIKBUD.

Read More

2019, Solo Kekurangan Guru PNS SD Sampai SMP

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa kekurangan guru pegawai negeri sipil (PNS) jenjang SD dan SMP pada 2019 karena banyak guru yang pensiun. Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sampai sekarang tidak bisa merekrut guru PNS baru jenjang SD dan SMP. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan, Sulardi.

Menurut dia, jumlah guru PNS jenjang SD dan SMP yang pensiun mencapai ratusan orang. “Pada 2017 jumlah guru PNS jenjang SD yang pensiun sebanyak 71 orang dan SMP sebanyak 33 orang. Jadi totalnya 104 orang,” kata dia, Selasa (11/7/2017).

Sedangkan pada 2018, lanjut dia, jumlah guru PNS jenjang SD dan SMP yang pensiun sebanyak 166 orang. Mereka terdiri atas guru SD sebanyak 95 orang dan SMPN sebanyak 71 orang. Pada 2019 nanti, jumlah guru PNS SD dan SMP yang pensiun bertambah banyak yakni 209 orang yang terdiri atas guru SD 138 orang dan guru SMP sebanyak 71 orang.

“Jadi sampai 2019 jumlah guru PNS jenjang SD dan SMP yang pensiun sebanyak 479 orang. Perinciannya guru SD sebanyak 304 orang dan guru SMPN sebanyak 175 orang,” jelas Sulardi.

Khusus untuk guru PNS jenjang SD, sambung dia, saat ini sudah kekurangan 110 orang. Dengan tambahan guru yang pensiun sebanyak 304 orang maka sampai 2019 kekurangan menjadi 414 orang.

Dia menyebutkan kebutuhan guru PNS di setiap SD negeri sebanyak delapan orang. Perinciannya guru kelas sebanyak enam orang, satu guru agama, dan satu guru olahraga. Dengan jumlah SD negeri di Solo sebanyak 166 sekolah, kebutuhan guru PNS sebanyak 1.328 orang.

Untuk mengatasi kekurangan guru PNS jenjang SD, guru kelas merangkap dua kelas. Contohnya guru kelas I merangkap kelas II. “Bagi sekolah yang memiliki guru tidak tetap [GTT] atau guru honorer maka ditutup dengan GTT,” ujar dia.

Sedangkan untuk kekurangan guru PNS jenjang SMP, imbuh Sulardi, dapat ditutup dengan menambah jam mengajar guru PNS yang masih kurang 24 jam per pekan serta guru SMP swasta yang kekurangan jam mengajar. “Selama ini untuk guru PNS jenjang SMP tidak ada masalah,” kata dia.

Mengenai perekrutan guru PNS baru jenjang SD dan SMP, Sulardi tidak bersedia berkomentar. “Itu kewenangan pemerintah, saya tidak komentar,” kata dia.

Ketua PGRI Solo, Sugiaryo, sebelumnya meminta pemerintah mencabut moratorium pengangkatan CPNS guru jenjang SD. Sugiaryo tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah yang menutup kekurangan guru PNS jenjang SD dari GTT atau guru honorer.

Berita ini bersumber dari SOLORAYA.

Read More

Pemkab Barru Butuh 200 CPNS, Formasi Guru Diprioritaskan

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten Barru meminta tambahan 200 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Barru, Nasruddin Yake saat ditemui di kantor Pemkab Barru, Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Barru, Kamis (6/7/2017).

"Sekitar dua bulan yang lalu kita sudah menanggapi surat dari Kemenpan RB dan kita telah mengusulkan 200 lebih CPNS untuk Barru di 2017," kata Nasruddin kepada tribunbarru.com.

Dia menyebutkan, dari 200 CPNS yang diusulkan, formasi profesi guru yang lebih dominan dan diprioritaskan.

"Formasi jabatan yang kita kirim yaitu profesi guru, dokter dan juga tenaga teknis, tapi secara keseluruhan, profesi guru yang paling banyak kita usulkan karena saat ini lagi kurang," ujar Nasruddin.

Nasruddin menambahkan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu balasan surat dari Kemenpan RB terkait hal tersebut.

"Untuk saat ini kita masih menunggu, jadi soal jumlah formasi pastinya nantilah kita beritahu setelah ada balasan surat dari Kemenpan RB," ujarnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Barru.

Read More

KEBIJAKAN PENETAPAN KEBUTUHAN CPNS TAHUN 2017

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa berdasarkan Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia Nomor 20 tahun 2017 Tentang Kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil  Dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2017 , Kebijakan penetapan kebutuhan cpns tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1.    Penetapan  kebutuhan  secara  nasional  tahun  2017  adalah                 Minus Growth.

2.          Kriteria  penetapan  kebutuhan  pegawai  untuk  setiap  instansi

pemerintah memperhatikan:

a.  arah/rencana strategis pembangunan;

b.   mandat organisasi;

c.    jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun;

d.   jumlah PNS yang ada;

e.    rasio belanja pegawai dalam APBD;

f.    karakteristik/potensi daerah, dan;

g.   daerah otonomi baru.

3.                Prioritas  jabatan  pengadaan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah

sebagai berikut:

a.   Untuk instansi pusat adalah Jabatan Fungsional dan jabatan

teknis  lain  yang  merupakan  tugas  inti  (   core  business        )  dari

instansi dan mendukung Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional.  Untuk  instansi  daerah diprioritaskan  untuk  jabatan  Guru,  Dokter,  Perawat,  serta jabatan-jabatan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan infrastruktur.

b.   Kebutuhan  jabatan  untuk  putra/putri  lulusan  terbaik

( cumlaude/dengan  pujian)  dari  Perguruan  Tinggi  yang

terakreditasi  paling  kurang  10  (sepuluh)  persen,  dan mengalokasikan  kebutuhan  jabatan  untuk  penyandang disabilitas dan untuk putra/putri Papua dan Papua Barat di lingkungan  instansi  Pusat.  Kriteria  putra/putri  Papua  dan Papua Barat yaitu: bagi mereka yang menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMU di wilayah Papua dan Papua Barat atau menurut garis keturunan orang tua (bapak) asli Papua.

c.    Dalam hal kebutuhan jabatan tersebut huruf b tidak terpenuhi,

maka dapat dipenuhi dari pelamar lain yang mendaftar pada 

jabatan yang bersesuaian dan memenuhi nilai ambang batas berdasarkan peringkat.

d.   Penetapan  kebutuhan  jabatan  untuk  atlet  berprestasi

nasional/internasional  yang  memenuhi  persyaratan  peraturan perundang-undangan  di  lingkungan  Kementerian  yang membidangi  urusan  pemerintahan  di  bidang  pemuda  dan olahraga. 

4.                Alokasi  kebutuhan  CPNS  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  dilarang

diubah, kecuali dengan persetujuan Menteri. 

Demikian, semoga bermanfaat.

Download : Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017

Read More

Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru Garis Depan Tahun 2016

Read More

Pemerintah Hanya Buka CPNS Lewat Formasi Khusus

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini pemerintah hanya menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi khusus. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo.

Herman menjelaskan formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang. 

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian, karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

"Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, namun terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian," ujarnya, Rabu (14/06).

Selanjutnya ia mengatakan formasi khusus lainnya yang dibuka adalah formasi yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak namun SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat.

Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui oleh Kementerian PANRB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun di daerah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui oleh Menteri PANRB Asman Abnur. 

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari instansi terkait. "Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoax. Kalau ingin tau perkembangan, silahkan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id," pungkas Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Read More

Proses rekrutmen CPNS sudah dimulai dengan tahapan awal pengajuan usulan kebutuhan pegawai.

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi CPNS.

Proses rekrutmen CPNS sudah dimulai dengan tahapan awal pengajuan usulan kebutuhan pegawai.

"Sebelum melakukan rekrutmen CPNS, masing-masing instansi harus mengajukan usulan kebutuhan pegawai yang dilengkapi analisa jabatan dan beban kerja," kata Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmadja, Jumat (28/4).

Instansi pemerintah hanya dibolehkan mengajukan kebutuhan CPNS‎ untuk jabatan fungsional dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core bussiness) instansi.

Khusus untuk Pemda hanya dibatasi pada jabatan guru, dokter, perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

"Sesuai surat pak menteri, usulan kebutuhan PNS harus disampaikan secara resmi kepada MenPAN-RB paling lambat sudah diterima 5 Mei‎ yang soft copy-nya disampaikan melalui surat elektronik. (email: asdep2.sdma@menpan.go.id). Di luar tanggal itu, dianggap tidak membutuhkan tambahan pegawai," tegasnya.

Dia menambahkan, salah satu pertimbangan utama dalam pemberian formasi, pihaknya akan melihat total belanja pegawai dalam APBD/APBN. Bagi instansi yang belanja pegawainya di atas 40-50 persen tidak akan diberikan formasi.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Berikut ini Surat Menteri PANRB Tentang Penyusunan Kebutuhan PNS Pada Instansi Pemerintah | 25 April 2017.

Read More

Jabar Kekurangan 85 Ribu Guru PNS untuk SD

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Provinsi Jawa Barat benar-benar kekurangan guru PNS untuk tingkat sekolah dasar (SD). Jumlah kekurangannya mencapai 85 ribu guru PNS. Jumlah tersebut setelah seluruh guru honorer sebanyak lebih dari 72 ribu orang diangkat menjadi guru PNS. 

Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Edi Parmadi, mengungkapkan, pada 2015, jumlah murid di seluruh Jawa Barat lebih dari  4,2 juta siswa. Jika perbandingan 1:20 maka diperlukan sekitat 211 ribu lebih guru bersatatus PNS. 

"Tapi hanya ada lebih dari 125 ribu guru, jadi masih mengalami kekurangan," di Hotel BMI Lembang pada acara konfrensi Kabupaten (Konkab) III Jumat (21/4/).

Kabupaten Bandung Barat, misalnya, masih membutuhkan guru lebih dari dua ribu orang. “Pada tahun 2015 di KBB siswa berjumlah 162 ribu, jika 1:20 maka dibutuhkan sekitar 8 ribu guru PNS, sementara itu guru yang ada baru sekitar empat ribuan,” katanya.

Namun demikian, PGRI merasa keberatan jika guru PNS yang di swasta ditarik ke sekolah negeri. Karena menurutnya setiap lembaga pendidikan yang didirikan dari masysrakat harus mendapatakan bantuan sumber daya secara adil.

“Peningkatan mutu dan kekurangan guru adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan,” ucapnya

Sementara itu,  Bupati Bandung Barat, Abubakar, yang menghadiri acara tersebut mengatakan, meskipun KBB mengalami kekurangan guru akan tetapi kualiatas tenaga pengajar akan terus dimaksimalkan.

“Pemerintah akan terus mensuport pendidikan di KBB, untuk mewujudkan generasi yang cerdas dan  cermat,”katanya.

Abubakar juga mengatakan bahwa PGRI harus benar-benar menjadi wadah, untuk terus menerus menjadi organisasi yang dapat meningkatkan profesionalisme. Sehingga dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapian peningkatan kualitas guru.

“Bersama seluruh stakeholder yang terkait, kami akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas guru,” tukasnya.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.

Read More

Kemendikbud prioritaskan pengangkatan CPNS guru daerah 3T

Sahabat pembaca Info CPNs Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memprioritaskan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru untuk ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Memang ada pengangkatan guru untuk menjadi CPNS sebanyak 6.300 orang pada tahun ini, namun pengangkatan guru ini diprioritaskan untuk ditempatkan di daerah 3T, termasuk ada empat daerah 3T di Jawa Timur, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Situbondo, dan Bondowoso," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Muhadjir Effendi di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat.

Ia mengakui kekurangan tenaga guru terjadi di berbagai daerah, bahkan hampir di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Malang, namun tahun ini tidak ada pengangkatan guru di wilayah Kabupaten Malang maupun lainnya, kecuali di daerah 3T.

Kabupaten Malang tidak termasuk daerah 3T, lanjutnya, sehingga tidak ada pengangkatan guru. "Kalau Kabupaten Malang masuk daerah 3T, saya bisa dimaarahi pak bupati. Sebenarnya tidak ada moratorium untuk tenaga pendidik, tetapi memang tidak ada kebijakan pengangkatan tenaga pendidik baru," paparnya.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik tersebut, katanya, strategi yang diterapkan adalah melalui Program Guru Keahlian Ganda. Guru normatif dan adaptif dididik kembali, dan dibekali kemampuan mata pelajaran produktif.

"Dengan cara ini, kebutuhan guru, terutama SMK bisa diatasi tanpa mengangkat guru. Ada sekitar 12.000 guru yang lulus pendidikan guru berkeahlian ganda pada tahun lalu. Dan, tahun ini ada 15.000 guru yang mendaftar program ini," katanya.

Kemendikbud menargetkan ada 40.000 guru dengan keahlian ganda pada 2018. "Ini berlaku untuk semua keahlian produkti, sehingga satu guru bisa mengajar beberapa mata pelajaran," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Mendikbud bertemu dengan para guru yang sedang mengikuti pelatihan sertifikasi ganda. "Jangan cuma untuk dapat sertifikasi profesi saja ya. Saya titip, didik dan bimbing anak-anak kita agar dapat bersaing dan jadi orang tangguh," pintanya.

Saat ini pemerintah melalui Kemendikbud sedang menyiapkan 125 SMK percontohan untuk direvitalisasi. Selain "link and match" SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Kemendikbud juga bertugas untuk meningkatkan kompetensi pendidik kejuruan, serta peningkatan sertifikasi lulusan agar semakin kompetitif di pasar internasional.

Berita ini bersumber dari Antaranews.

Read More