Bolmong Masih Butuh 600 Tenaga Guru

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Bolaang Mongondow masih butuh 600 formasi guru. Kondisi saat ini masih sangat kekurangan personel guru di tingkatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

"Kebutuhan guru ini baik wali kelas maupun guru mata pelajaran. Untuk 60 SMP dan 270 SD," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Djafar Paputungan, Jumat (15/12).

Bolmong banyak mengoleksi guru yang masih berstatus honorer. Meski telah mengabdi bertahun-tahun. Formasi CPNS untuk guru ini akan memberi angin segar bagi honorer, apalagi yang berstatus sarjana.

"Banyak guru SD maupun SMP sudah lama mengajar tapi masih berstatus honorer. Formasi CPNS memang menjadi dambaan masyarakat," tuturnya.

Jika tak ada formasi CPNS, Dinas Pendidikan tetap akan merekrut guru kontrak. Akan ada penambahan 40 tenaga tahun 2018. Tahun 2017 ini ada Rp 1,9 miliar untuk membayar honor guru kontrak.

Tahun depan bertambah, sesuai jumlah. Selain itu ada wacana kenaikan honor menjadi Rp 1 juta. Tahun 2016 hanya Rp 2016, lalu naik Rp 750 ribu tahun ini.

Ketua Komisi III Masri Masenge menegaskan, perekrutan guru kontrak tahun 2018 harus sesuai ketentuan. Jangan lagi ada indikasi pincangnya proses perekrutan. 

Berita ini bersumber dari Tribun Bolmong.

Read More

Kabupaten Sarolangun kekurangan 1,900 guru PNS untuk tenaga pengajar SD dan SMP.

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Sarolangun darurat guru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun, Lukman mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Sarolangun kekurangan 1,900 guru PNS untuk tenaga pengajar SD dan SMP.

Menurutnya, perlu ada regulasi baru dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah kekurangan guru.

"Itu tak bisa diatasi dengan kebijakan di level kita saja, harus ada regulasi baru dari pemerintah pusat, " katanya waktu lalu.

Ia juga menuturkan tahun ini hampir 200 guru PNS yang pensiun. Pada 2018 mendatang jumlah guru yang pensiun bahkan diperkirakan meningkat dua kali lebih banyak."Sekitar 500 orang, guru SD paling banyak," terang Kadisdik.

Akibat minimnya jumlah guru di Sarolangun, dan banyaknya tenaga pengajar yang pensiun, banyak sekolah di daerah terpencil di Sarolangun kekurangan guru. Bahkan kata Lukman, di kota juga akan mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Dirinya juga menuturkan bahwa jumlah guru kontrak yang ada saat ini tak cukup untuk menutupi kekurangan guru di Kabupaten Sarolangun. "Ditutup guru kontrak, kito masih kekurangan 800 orang," katanya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jambi.

Read More

Presiden ingin nantinya PP tentang PPPK keluar bersamaan dengan Perpres aturan teknisnya.

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum juga terbit.

Bahkan, jika nantinya PP sudah final, masih harus menunggu peraturan presiden (perpres) terlebih dahulu sebagai acuan teknis pengangkatan PPPK.

Padahal keberadaan PPPK bisa menutup kekurangan pegawai di sejumlah sektor.

Deputi Sumber Daya Manusia SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan rancangan atau draft PP tentang PPPK itu sudah masuk Setneg.

’’Tetapi ternyata dari Setneg ada yang disuruh melengkapi,’’ kata Setiawan di Jakarta kemarin (14/12).

Setiawan menuturkan permintaan kelengkapan itu langsung arahan dari Presiden Joko Widodo.

Dia menjelaskan Presiden ingin nantinya PP tentang PPPK itu keluar bersamaan dengan Perpres aturan teknisnya.

Menurut Setiawan Presiden ingin di Perpres itu dirinci jabatan-jabatan atau bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK.

’’Menetapkan bidang pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK itu butuh kajian,’’ tuturnya.

Setiawan mengatakan pemerintah harus selektif dan didasari pertimbangan matang saat menetapkannya. Sehingga rekrutmen PPPK bisa efektif menambal kebutuhan pegawai.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menjelaskan mereka sangat cocok dengan skema PPPK itu.

Sehingga pemenuhan kebutuhan pegawai tidak melulu diisi oleh PNS baru. ’’Mekanisme pengisian pegawai dengan sistem PPPK selama ini di-endorse (didukung) oleh BKN,’’ tuturnya.

Dalam beberapa kesempatan BKN menyampaikan salah satu bidang pekerjaan yang bisa diisi oleh PPPK adalah guru.

Mereka tidak perlu khawatir bakal mendapatkan gaji rendah seperti yang dikeluhkan sejumlah guru honorer.

Sebab di dalam ikatan kontrak itu, para PPPK bisa mendapatkan gaji layaknya seorang PNS. ’’Hanya saja mekanisme pensiunnya yang berbeda dengan PNS,’’ jelasnya.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyampaikan supaya PPPK bisa dibuka untuk guru. Dia mengakui bahwa saat ini kekurangan guru masih banyak.

Sementara pemerintah giat membangun infrastruktur di penjuru Indonesia. ’’Kalaupun para guru honorer tidak bisa jadi CPNS, ada kesempatan menjadi guru PPPK,’’ katanya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Read More

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah mengusulkan kuota CPNS yang akan direkrut tahun depan sebanyak 250 ribu kursi.

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah mengusulkan kuota CPNS yang akan direkrut tahun depan sebanyak 250 ribu kursi.

Namun, berapa pastinya kuota, sangat tergantung kementerian keuangan karenaa menyangkut dana yang harus disiapkan untuk gaji.

“Tapi nanti berapa yang approve oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kami tidak tahun,’’ jelas Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja dalam diskusi media di Bogor pada Rabu malam (13/12) lalu.

Setiawan mengatakan, persetujuan kuota CPNS baru tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Yang pasti, usulan kuota yang mencapai seperempat juta kursi itu berdasarkan jumlah PNS pensiun tahun depan.

Kuota itu dibagi untuk instansi pusat sebesar 38 ribu kursi. Dan, sisanya sebanyak 212 ribu kursi untuk instansi pemerintah daerah (pemda) tingkat satu maupun dua.

Meskipun belum ada keputusan resmi dari Kemenkeu soal kuota CPNS baru tahun depan, Setiawan bisa memprediksi bahwa kuota yang disetujui kurang dari 250 ribu kursi.

Sebab, pemerintah saat ini masih menerapkan prinsip zero minus growth dalam merekrut pegawai baru. Prinsip itu maksudnya mengangkat CPNS baru kurang dari jumlah yang pensiun.

Sambil menunggu ketetapan kuota itu, dia mengingatkan terkait munculnya kabar calo atau pihak yang bisa meloloskan CPNS baru.

Dia menegaskan sistem seleksi CPNS baru diawasi oleh banyak kementerian dan lembaga.

Selain diawasi oleh Kementerian PAN-RB, juga oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

’’Jadi kalau ada yang lolos seleksi itu bukan karena bantuan calo atau oknum. Tetapi memang yang bersangkutan itu sesuai kompetensi,’’ tuturnya.

Salah satu modus penipuan calo CPNS adalah, mengaku kenal dengan jajaran Kementerian PAN-RB.

Kemudian imbalan baru diberikan ketika korban dinyatakan lulus CPNS. Jika tidak lulus, cukup mengganti biaya administrasi. ’’Jadi calonya apapun hasil seleksi untung,’’ tegasnya.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyambut baik jika benar tahun depan pemerintah membuka lowongan CPNS baru.

Dia berharap dari ratusan ribu kuota CPNS baru itu, pemerintah memprioritaskan pengisian kekurangan guru di penjuru Indonesia.

’’Yang kurang cukup banyak itu di jenjang SD,’’ tutur dia.

Unifah mengatakan dalam merekrut CPNS guru, dia berharap pemerintah memberikan kesempatan atau prioritas kepada para honorer.

Tentunya honorer yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi CPNS guru.

Unifah menegaskan PGRI selama ini mendukung pemenuhan kekurangan guru tetap mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi. 

Berita ini bersumber dari JPNN.

Read More

Harapan Dari Presiden untuk Guru Honorer, Tahun Depan Ada Pengangkatan

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa para guru yang selama ini berstatuskan sebagai honorer, guru bantu atau non-CPNS masih memiliki harapan dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri puncak Hari Guru Nasional ((HGN) di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, kemarin (2/12).

Puncak HGN selain dipadati 30 ribu guru, juga dihadiri Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Pada kesempatan itu, Jokowi menuturkan, negara sedang giat membangun infrastruktur. Tujuannya adalah pemerataan pembangunan ekonomi. Karena itu, anggarannya harus dibagi-bagi antara infrastruktur dan penambahan pegawai negeri baru. Termasuk untuk mengisi kekurangan guru PNS di daerah.

"Guru yang sudah mengabdi lama, memenuhi kompetensi, dan kualifikasi diutamakan," katanya, lantas disambut riuh para guru.

Jokowi menegaskan kepada jajarannya supaya jangan sampai menutup kesempatan bagi guru-guru tidak tetap yang sudah mengabdi lama untuk bisa menjadi PNS. Termasuk para guru honorer yang mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Secara khusus, Jokowi memerintah Mendikbud, Menteri PAN-RB Asman Abnur, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana untuk membahas teknis pengangkatan CPNS guru tahun depan. Jokowi berpesan supaya pengangkatan CPNS guru berjalan baik dan sesuai ketentuan. "Sekali lagi, tanpa menghilangkan kesempatan bagi guru tidak tetap," tuturnya.

Jokowi juga menjawab aduan ketua umum PGRI soal pencairan tunjangan profesi guru (TPG) dan beban urusan administrasi yang dialami guru. Dia mengakui bahwa tugas guru adalah mendidik siswa sebaik-baiknya sehingga harus lebih banyak waktu mendampingi anak-anak. Untuk urusan administrasi terkait kenaikan pangkat, pencairan TPG, inpassing, dan sertifikasi, dia berharap bisa disederhanakan. "Jangan diruwet-ruwet, dimbulet-mbulet. Harus disederhanakan," katanya.

Kemudian, soal pencairan TPG, Jokowi mengatakan akan mengawal langsung. Dia berjanji melihat langsung perkembangan pencairannya. Untuk itu, dia berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk pencairan TPG bisa dibangun dengan baik. Jokowi tidak ingin mendengar keluhan guru bahwa pencairan TPG molor atau terlambat.

Unifah berharap pernyataan Jokowi yang membuka kesempatan untuk guru honorer menjadi CPNS tahun depan benar-benar terwujud. 

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.

Read More

3 Syarat Guru Honorer Daftar CPNS, Sungguh Berat, Kemendikbud melobi Kementerian PAN-RB supaya ada keringanan syarat pendaftaran.

Sahabat pembaca info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Guru PNS yang pensiun tahun depan capai 51.458 orang. Untuk menambalnya, pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS guru pada 2018.

Persoalannya guru honorer yang memenuhi syarat pendaftaran CPNS baru hanya 2.992 orang. Kemendikbud melobi Kementerian PAN-RB supaya ada keringanan syarat pendaftaran.

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan ada tiga syarat untuk mendaftar CPNS guru. Yakni ijazah minimal S1, sudah pegang sertifikat profesi guru, dan usia maksimal 33 tahun.

’’Kalau merujuk syarat itu, hanya ada 2.992 orang guru honorer yang bisa mendaftar CPNS baru tahun depan,’’ katanya di Jakarta kemarin (24/11). Data ini belum termasuk guru agama Kemenag.

Hamid menjelaskan secara keseluruhan jumlah guru honorer memang banyak. Yakni mencapai 1,5 juta orang. Tetapi jumlah itu menyusut ketika tiga syarat pendaftaran CPNS guru dimasukkan.

Untuk itu Hamid menuturkan Kemendikbud sedang melobi Kementerian PAN-RB supaya ada dispensasi persyaratan pendaftaran CPNS guru.

Yakni syarat harus memiliki sertifikasi guru ditangguhkan dahulu. Jika penangguhan syarat sertifikat guru itu dikabulkan, maka ada 383 ribu guru honorer yang bisa mendaftar CPNS.

Pria yang menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) itu menuturkan penangguhan syarat sertifikasi guru itu terkait dengan status kepegawaian.

Jadi peserta yang lulus ujian, akan tetap berstatus CPNS selama belum mengantongi sertifikat guru. Baru setelah memiliki sertifikat guru, statusnya bisa naik menjadi PNS.

’’Permintaan keringanan persyaratan ini masih bersifat usulan. Belum final,’’ katanya. Hamid mengakui bahwa persyaratan pendaftaran CPNS guru sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen.

Di UU itu dinyatakan bahwa syarat menjadi guru harus minimal ijazah S1, bersertifikat profesi guru, dan untuk CPNS usia maksimal 33 tahun.

Hamid juga mengatakan guru honorer jangan terpaku menuntut diangkat menjadi guru CPNS. Sebab ada skenario lain yang diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Guru dengan status P3K tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Bedanya dengan PNS hanya tidak mendapatkan tunjangan pensiun yang dibayarkan setiap bulan.

Namun Hamid menegaskan syarat untuk menjadi CPNS maupun P3K guru sama. Yakni harus sudah S1, memiliki sertifikat profesi, dan usia maksimal 33 tahun.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik pemerintah jika tahun depan benar-benar ada rekrutmen CPNS guru baru.

’’Kami dengar bakal disiapkan kuota 250 ribu orang jadi CPNS atau P3K,’’ katanya. Unifah berharap untuk kuota P3K diprioritaskan bagi guru honorer yang sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

Unifah juga mengingatkan setiap kali ada pengangkatan dari kelompok honorer, selama ada tudingan data siluman. Dia berharap pemerintah memiliki data guru honorer yang valid.

Sehingga tidak bisa disusupi guru honorer siluman yang memanfaatkan momentum pengangkatan menjadi CPNS atau P3K.

Dia berharap pengangkatan guru honorer menjadi CPNS maupun P3K menjadi angin segar terkait kesejahteraan mereka selama ini.

Unifah mengungkapkan banyak guru honorer yang gajinya jauh dari ketetapan upah minimum kabupaten (UMK) setempat.

Meskipun tidak CPNS, tetapi diangkat jadi P3K, guru sudah berkesempatan mendapatkan kucuran TPG minimal Rp 1,5 juta/bulan. 

Berita ini bersumber dari JPNN.

Read More

PGRI Desak Pemerintah Angkat Guru Honorer jadi ASN

Sahabat pembaca info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong pemerintah agar mengutamakan guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, guru honorer sudah mengabdi dan terbukti memenuhi beragam persyaratan, seperti mengantongi ijazah sarjana dan lolos sertifikasi pendidikan guru. Perekrutan menjadi ASN sangat penting untuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi menuturkan, sekitar 46% guru masih berstatus honorer. Total guru se-Indonesia sekitar 1 juta orang. Menurut dia, pengangkatan menjadi ASN diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas guru. "Profesionalisme guru belum sempurna, kesejahteraan dan perlindungan kepada guru juga belum sepenuhnya tercapai. Kami terus memperjuangkan tiga hal itu," ucap Unifah saat berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat 24 November 2017.

Unifah menuturkan, peningkatan kualitas guru bukan hanya dilihat dari sisi kesejahteraannya. Tetapi juga pembenahan sistem pendidikan nasional dari pemerintah. Menurut dia, kewajiban guru adalah terus belajar agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. "Tapi kami juga mohon perubahan itu tidak hanya guru tetapi semua pemangku kebijakan pusat dan daerah harus berubah mindsetnya bagaimana caranya melihat guru bukan sebagai objek tetapi pihak yang harus dilindungi," katanya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, pada tahun depan pemerintah akan mempertimbangkan untuk merekrut guru baru, dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pemerintah juga mempertimbangkan merekrut sebanyak 2.992 guru honorer untuk menjadi ASN. "Nanti apakah mau bentuknya P3K atau ASN masih dibicarakan dengan kementerian dan lembaga terkait. Bersama KemenpanRB, Badan Kepegawaian Negara dan Kemendagri," kata Hamid

Hamid menjelaskan, para guru honorer itu pantas direktut karena sudah berusia hampir 33 tahun, mengantongi sertifikat pendidikan dan ijasah sarjana. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, total guru honorer yang ada saat ini mencapai 732.833 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 383.609 guru mengantongi ijasah sarjana tapi belum lulus sertifikasi pendidikan guru, sedangkan sebanyak 349.224 guru honorer lainnya tidak pantas untuk diangkat menjadi PNS karena tak memenuhi syarat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (ASN). "Guru P3K untuk ditempatkan di daerah terdepan, terluar dan terpencil," katanya.

HUT ke-72

Ziarah ke TMP Kalibata merupakan serangkaian kegiatan PGRI dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ke-72 yang tepat jatuh pada hari ini. Unifah menuturkan, apa yang dicita-citakan PGRI belum semuanya tercapai, terutama perihal kesejahteraan. "Memperjuangkan guru honorer menjadi pekerjaan rumah terbesar PGRI. Kesejahteraan guru bukan semata untuk guru, tapi juga untuk masa depan bangsa dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional," katanya.

Selain berziarah ke makam pahlawan, ratusan guru di bawah binaan PGRI juga nyekar ke makam beberapa tokoh guru. Di antaranya, makam mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus mantan mantan ketua umum PB PGRI Sumantri Brodjonegoro. Para guru tersebut juga berziarah ke makam mantan anggota MPRS RME Subiadinata dan mantan menteri agama Mochamad Dahlan, dan pahlawan revolusi Ahmad Yani.

"Dari rangkaian kegiatan ini, kami mengingatkan para guru untuk terus menghormati para pahlawan sehingga nanti bisa bercerita kepada siswa soal sejarah bangsa. Kegiatan lainnya sungguh banyak. Mulai lomba dari PGRI cabang kabulaten dan kota hingga provinsi dan nasional. HUT HGN ini berbarengan dengan HUT PGRI. Saya berharap guru terus berkarya dan meningkatkan solidaritas. Ikut bersama pemerintah melawan hoaks," katanya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.

Read More

Ini Syarat Baru Pemda Boleh Rekrutmen CPNS Guru 2018

Sahabat pembaca Info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Arizal menjelaskan tahun depan tidak menutup kemungkinan dibuka rekrutmen CPNS daerah.

Termasuk diantaranya untuk formasi guru. ’’Kalau mau dapat kuota CPNS baru, pemda harus jalankan redistribusi guru,’’ katanya, di Jakarta kemarin (22/11)

Selama pemda tidak menjalankan pendistribusian ulang itu, Kementerian PAN-RB tidak akan memberikan kuota CPNS baru.

Data yang dihimpun Kementerian PAN-RB kelebihan guru terjadi di jenjang TK dan SMA sederajat. Untuk jenjang SMA kebutuhan guru PNS berdasarkan jumlah rombongan belajar (rombel) adalah 146.129 orang.

Ternyata di lapangan jumlah PNS guru jenjang SMA ada 167.021 orang. Sehingga terjadi kelebihan guru di jenjang SMA sebanyak 20 ribu orang lebih.

Sedangkan di jenjang SD dan SMP kekurangan karena kebutuhan lebih banyak dibanding ketersediaan. Untuk jenjang SD misalnya, kebutuhannya mencapai 1.0889.555 orang.

Sedangkan jumlah guru PNS di SD saat ini 817.489 orang. Sehingga terjadi kekurangan sebanyak 272.057 orang.

Arizal mengungkapkan sejatinya tahun ini juga dibuka lowongan CPNS baru untuk daerah. Tetapi kewajiban redistribusi PNS di daerah tidak jalan.

Sehingga pemerintah menetapkan tidak ada lowongan CPNS baru untuk pemda tahun ini. Lowongan CPNS baru untuk pemda hanya dibuka di Kalimantan Utara karena sebagai provinsi baru yang butuh pegawai.

Arizal berharap bupati, walikota, atau gubernur tegas dalam menata kepegawaiannya. Jangan sampai tersandera dengan kepentingan politik.

Arizal mengungkapkan banyak sekali permintaan mutasi PNS guru yang didasari oleh kepentingan politik.

’’Karena kerabat politisi, guru di desa diminta untuk dipindah ke kota. Padahal di kota sekolahannya kelebihan guru,’’ jelasnya.

Dia menuturkan rekrutmen CPNS untuk daerah tidak ada pengkhususan bagi para tenaga honorer. Guru honorer maupun pelamar baru, harus sama-sama ikut seleksi berbasis komputer.

Arizal menuturkan ketetapan kuota CPNS baru untuk daerah menunggu ketetapan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Arizal berharap para guru honorer tidak menuntut untuk bisa diangkat menjadi CPNS baru. Sebab alokasi CPNS baru tentu terbatas.

Jalan lain yang bisa diupayakan pemerintah adalah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dia mengatakan saat ini rancangan peraturan pemerintah tentang P3K sudah masuk ke meja presiden untuk ditetapkan.

Dia menegaskan guru P3K memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan guru PNS. Termasuk untuk mendapatkan tunjangan kinerja atau tunjangan profesi guru (TPG).

Hanya saja guru P3K sangat mudah diputus ikatan kerja jika performa mengajarnya kurang baik. ’’Sehingga diharapkan bisa terjadi peningkatan kompetensi secara berkala,’’ jelasnya.

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad sudah melakukan pendataan seluruh guru honorer di Indonesia.

Pendataan itu diantaranya terkait dengan persyaratan untuk menjadi CPNS. Hasilnya ada sekitar 252 ribu guru honorer yang layak untuk mendaftar CPNS.

Diantaranya usia mereka masih di bawah 33 tahun. Kemudian memiliki ijazah minimal S1 dan telah lulus sertifikasi guru.

’’Syarat untuk jadi guru CPNS maupun P3K sama. Usia, ijazah S1, dan harus lulus sertifikasi guru,’’ paparnya.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menuturkan pendataan guru honorer oleh Kemendikbud itu bukan berarti bakal ada rekrutmen CPNS khusus untuk honorer. Dia mengatakan pendataan itu penting jika suatu saat nanti dibuka pendaftaran CPNS guru baru.

’’Para guru honorer yang memenuhi kriteria itu tinggal mendaftar secara online kemudian ikuti ujian,’’ jelasnya. Herman menuturkan memang ada wacana membuka rekturmen CPNS daerah tahun depan. Tetapi sampai saat ini kuotanya belum ditetapkan.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Read More

Kemdikbud nyatakan 250.000 guru honorer penuhi syarat CPNS

Sahabat pembaca info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan sebanyak 250.000 guru honorer memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Jadi yang memenuhi syarat sebanyak 250.000-an. Guru yang berumur 33 tahun dan lulusan sarjana," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan bahwa batas usianya hanya 33 tahun karena diperlukan waktu sekitar dua tahun untuk pelatihan guru. Sedangkan pengangkatan CPNS maksimal 35 tahun.

Sekarang distribusi guru tidak merata. Guru lebih banyak berada di perkotaan sehingga perlu dilakukan redistribusi guru, selain perekrutan guru.

"Jumlah 250.000 itu, maksimal bisa kita ajukan tapi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) belum memberikan lampu hijau. Makanya kami mengajukan guru dengan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K) untuk mengatasi kekurangan guru di daerah pedesaan."

Selain itu, Kemdikbud berupaya mengoptimalkan optimalisasi Rombongan Belajar (Rombel) mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Kelebihan guru yang muncul dari rombel akan disalurkan untuk mengatasi kekurangan guru. 

"Sebelumnya untuk SD 20 sampai 28 murid, maka yang selanjutnya siswa 1 SD minimal 120 siswa. Sedangkan SMP 32 siswa. Ini akan kita terapkan Januari 2018 nanti," terang dia.

Hamid menegaskan mulai Januari 2018, kelebihan jumlah guru dalam satu sekolah akan menghapus tunjangan profesi guru (TPG). Tunjangan guru tidak akan dibayar jika di sekolah itu, kelebihan guru yang mengajar mata pelajaran di sekolah.

"Misalnya di sekolah itu kebutuhan guru matematikanya dua, tapi yang ada empat orang guru, maka kami tidak akan membayar tunjangannya," kata dia.

Berita ini bersumber dari Antaranews.

Read More