Lulusan S1 Tak Bisa Daftar CPNS Guru

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Persyaratan untuk menjadi seorang guru PNS makin sulit. Lulusan S1, tidak serta merta bisa mengisi lowongan CPNS guru. Namun, mereka masih harus menempuh waktu dua tahun lagi, yakni satu tahun untuk mengabdi di daerah terpencil dan satu tahun mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
 

Seperti diungkapkan Wakil Rektor 1 UM Prof Dr Hariyono MPd. Dia mengatakan, aturan tersebut sangat baik untuk meningkatkan pendidikan. Apalagi saat ini jumlah guru tidak merata di setiap daerah. Solusinya dengan menggelar program Sarjana Mengajar di daerah Terdepan Terluar dan Terdalam (SM3T).
 

"Pogram SM3T merupakan kesempatan yang baik bagi lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK),” ujarnya.
 

Dijelaskannya, bagi mereka yang lulus seleksi CPNS guru, akan ditugaskan berbakti selama satu tahun di daerah 3T. Jika sukses melaksanakan tugas dengan baik, mereka akan dipanggil untuk memasuki PPG selama satu tahun lagi dengan sistem pendidikan berasrama dan ditanggung biaya pendidikannya.
 

Ia mengatakan, PPG ini ditempuh ketika seseorang sudah menamatkan program sarjana di FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) atau sejenisnya. Jika ingin jadi guru PNS atau guru profesional, para sarjana itu harus mendaftar ikut PPG.

"Nanti ijazah PPG bisa digunakan sebagai persyaratan menjadi PNS, dan guru profesional baik di dalam maupun luar negeri. Mereka yang mempunyai ijazah PPG akan lebih diperhitungkan," lanjutnya.
 

Sertifikat PPG, dijelaskannya, tidak hanya bisa didapatkan lulusan fakultas kependidikan saja. Tapi nantinya juga bakal bersaing secara terbuka dengan sarjana-sarjana fakultas lainnya. Misalnya untuk menjadi guru matematika, para sarjana FKIP ini akan bertarung dengan sarjana fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alama). Begitu pula untuk guru ekonomi, sarjana FKIP juga akan bersaing dengan sarjana fakultas ekonomi (FE).
 

"Jika kemampuan sarjana FKIP jauh di bawah sarjana fakultas lainnya, tentu tidak bisa dipaksakan mengajar," ungkapnya.
 

"Semua jurusan bisa menjadi guru, meskipun itu adalah pertanian, peternakan, tekhnik dan lain-lain. Asalkan pada saat tes mereka bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi guru," tambahnya.
 

Sertifikat PPG ini yang harus dilampirkan saat bersangkutan akan melamar menjadi guru CPNS. Sertifikat PPG, ujarnya, juga menjadi salah satu syarat guru penerima tunjangan sertifikasi. Selain syarat wajib mengajar selama 24 jam pelajaran per pekan.

Berita ini bersumber dari Malang Post.

Read More

Menpan-RB: belum ada penerimaan Guru PNS Secara Umum tahun ini, kecuali untuk Guru PNS dengan mata pelajaran yang benar-benar dibutuhkan

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyatakan belum ada penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun ini karena adanya kebijakan moratorium.

"Kita tidak akan membuka penerimaan PNS tahun ini, karena masih melanjutkan moratorium," kata Asman Abnur saat kunjungan kerja di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan, walaupun tidak menerima PNS secara umum, namun pihaknya masih menerima PNS melalui jalur formasi khusus, yakni menerima PNS yang mempunyai keahlian khusus.

"Misalnya untuk formasi dokter spesialis, khusus di pariwisata, transportasi darat. Bidang-bidang khusus ini akan saya buka nantinya, tapi maaf untuk bidang umum masih belum dibuka karena masih moratorium," ungkapnya.

Kemenpan-RB juga akan menerima guru, namun tidak secara umum, hanya guru-guru dengan mata pelajaran yang benar-benar dibutuhkan. "Tapi hanya guru-guru bidang tertentu yang benar-benar kosong posisinya," ujarnya.

Kunjungan Menpan-RB ke Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, yakni dalam rangka meresmikan gedung rawat inap baru Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

RSUD SSMA Pontianak merupakan salah satu inovator terbaik dan masuk Top 35 tahun 2016, serta memperoleh penghargaan lima besar terbaik dengan katagori A sebagai unit pelayanan role model 59 kabupaten/kota.

RSUD SSMA saat ini juga diikutsertakan dalam kompetisi inovasi internasional (UNPSA). Dengan penghargaan yang diberikan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus berinovasi meningkatkan pelayanan publik dan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain untuk senantiasa memberikan pelayanan prima.

Dalam kunjungan kerja ke Kalbar tersebut, Menpan-RB didampingi Deputi Pelayanan Publik, Diah Natalisa, Menpan-RB juga mengunjungi Polres Kota Pontianak, IPDN dan berdialog dengan ASN Kabupaten Kubu Raya. 

Berita ini bersumber dari Antaranews.

Read More

Bantul Krisis Guru PNS SD

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa kebutuhan guru kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) tingkat Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul jauh dari kata cukup.

Pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul menyebut di wilayah ini mengalami kekurangan guru PNS SD sebanyak 50 persen.

Kekurangan ini sementara ditambal Guru Tidak Tetap (GTT), yang tersebar di berbagai sekolah.

Menurut Kepala Disdikpora Bantul, Totok Sudarto, kekurangan guru PNS SD di Projotamansari karena imbas adanya moratorium PNS.

Hal ini diperparah dengan banyaknya guru PNS SD yang masuk masa pensiun, dan diprediksi sampai 2019 nanti jumlah PNS SD yang pensiun makin membeludak.

"Kalau jumlah Guru PNS SMP cukup, tapi untuk jumlah PNS SD memang kurang, tinggal 50 persen," sebutnya, Minggu (12/3/2017).

Lanjut Totok, bagi guru PNS SD yang diangkat melalui instruksi presiden (inpres) periode I (1976), periode II (1977), dan periode III (1978), sedianya bakal pensiun di tahun 2017 sampai 2019.

Sebab itu, di tiga tahun ke depan diperkirakan kekurangan tenaga pendidikan di Bantul kian bertambah.

"Jumlah guru di Bantul yang diangkat inpres itu ratusan. Jadi tiga tahun ini booming pensiun guru-guru Inpres angkatan I,II dan III," tambahnya.

Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Sahadi Suparjo menambahkan jika tiap tahun jumlah pegawai pensiun di lingkungan Pemkab Bantul rata-rata 300-500 orang, dan kebanyakan adalah guru.

Sementara kini Pemkab Bantul mencatat di wilayah Projotamansari ada 5.500 guru PNS, dari 8911 jumlah pegawai di lingkungan pemkab.

"Karena banyak yang pensiun kita harus efisien betul penyebarannya," lugasnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jogja.

Read More

Bupati Madiun Minta Moratorium Guru CPNS Dihentikan

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bertemu dengan para kepala sekolah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat, 17 Februari 2017. Bupati Madiun Muhtarom turut serta dalam pertemuan itu. 

Dalam kesempatan itu, Muhtarom berharap Menteri Muhadjir menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Untuk kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Madiun, diungkapkan masih kurang 1.000 orang dari berbagai jenjang. “Agar tenaga kontrak segera menjadi PNS,” kata bupati dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Sejak seleksi penerimaan CPNS diberhentikan pada 2014 hingga 2016, ia menjelaskan, sekitar 750 guru telah pensiun. Kekurangan tenaga pendidik dipastikan semakin bertambah hingga masa moratorium habis pada 2019. 

Untuk mengatasi kekurangan guru, Muhtarom menjelaskan, pihak sekolah mengangkat tenaga honorer atau guru tidak tetap (GTT). Mereka menerima honor yang minim yang sebagian telah diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kalau setiap sekolah mengangkat dua sampai lima tenaga kontrak artinya tidak mengambil dari BOS. Tenaga kontrak maunya (honor) disesuaikan dengan UMK (upah minimum kabupaten),” kata dia.

Karena itu, Muhtarom meminta kepada para sekolah untuk memberikan penjelasan kepada para tenaga honorer tentang besaran upah yang diterima. Salah satunya tentang status mereka yang bukan sebagai PNS dan hanya diberi honor sesuai kemampuan sekolah. Meski demikian, pemerintah setempat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan GTT dengan nominal Rp 350 ribu per orang. 

Menteri Muhadjir menjelaskan, persoalan GTT terjadi di tingkat nasional. Menurut dia, 1,2 juta dari 2,9 juta guru masih berstatus honorer atau tidak tetap. “Semuanya berharap diangkat tapi pemerintah belum bisa (karena keterbatasan anggaran),” ujar dia. 

Para guru honorer, ia mengungkapkan, mendapatkan honor yang sangat minim. Karena itu, dana BOS dari pemerintah dapat diambil untuk memberi honorarium para GTT tersebut. Apalagi telah ada payung hukum berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 

“Sekolah boleh menghimpun dana dari masyarakat dan bisa digunakan untuk menambah kesajahteraan guru tidak tetap,” kata Muhadjir menjelaskan.

Berita ini bersumber dari TEMPO.CO.

Read More