Sebelum Diangkat, Guru Wajib Mengajar 10 Tahun di Daerah Terpencil

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa menjadi guru pegawai negeri sipil (PNS) ke depan semakin penuh tantangan. Sesuai regulasi baru, PP 19/2017 tentang Guru, guru yang diangkat pemerintah pusat atau daerah harus bersedia ditempatkan di daerah yang ditetapkan pemerintah. Termasuk di daerah terpencil. Jangka waktu tugasnya mencapai 10 tahun!

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, sebelumnya tidak ada klausul kesediaan ditempatkan di daerah khusus. Akibatnya, muncul banyak kasus sekolah di daerah terpencil kekurangan guru. Meskipun ada pengisian tenaga pendidik, dalam tempo singkat sang guru minta dimutasi ke kota.

”Semangat aturan ini, kami ingin pendidikan di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar, Red) bisa maju dengan adanya guru profesional,” jelasnya.

Pranata mengatakan, kelompok pertama yang merasakan aturan baru kesediaan ditempatkan di daerah khusus selama 10 tahun itu adalah 6.296 CPNS guru garis depan (GGD). Saat ditetapkan sebagai CPNS, mereka harus menandatangani kesediaan tidak mengajukan pindah ke kota selama 10 tahun ke depan.

Pranata mengatakan, ketentuan 10 tahun itu bersifat minimal. Artinya, guru tersebut boleh saja sampai pensiun berada di daerah khusus. Dia berharap kepala daerah selaku pemilik guru PNS tidak sering-sering menunjuk guru untuk dijadikan tenaga administrasi atau struktural, misalnya lurah atau pejabat di dinas-dinas.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, PNS memang memiliki hak untuk mengajukan pindah lokasi kerja. Misalnya dari daerah pedalaman ke perkotaan. Namun, dia mengingatkan, adakalanya pemerintah membuka lowongan PNS baru untuk mengisi kekurangan pegawai di daerah khusus.

”Jadi, sebenarnya saat mendaftar sudah memiliki komitmen untuk bekerja di daerah khusus,” jelasnya. Bukan sebaliknya, melamar PNS untuk daerah khusus hanya sebagai batu loncatan. Beberapa tahun setelah diangkat, yang bersangkutan mengajukan mutasi untuk pindah kerja. ”Misalnya orang Jawa lolos PNS di Papua, kemudian mengajukan mutasi untuk balik ke Jawa lagi,” ucap dia.

Jika cara-cara seperti itu masih terjadi, ketimpangan kuantitas maupun kualitas PNS bakal terus terjadi. Bima mengakui, sejatinya jumlah PNS, antara lain guru, berlebih. Namun, jumlah guru terasa kurang karena sebarannya tidak merata. 

Berita ini bersumber dari Jawapos.

Read More

Pengangkatan GGD Jadi CPNS Diawali Pengumuman oleh Kepala Daerah

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa sejumlah 6.296 Guru Garis Depan (GGD) di 14 provinsi dan 93 kabupaten yang berasal dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, penetapan GGD ini merupakan wujud hadirnya Nawacita untuk membangun Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.

Untuk proses administratif GGD menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap berkas yang sudah tersedia. Proses verval dilakukan untuk memastikan pemenuhan kualifikasi pengangkatan menjadi CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Jika tidak memenuhi kualifikasi pengangkatan menjadi CPNS, meskipun telah lulus SKD, GGD yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi CPNS," ujarnya pada acara penyerahan penetapan kebutuhan formasi dan hasil SKD GGD kepada Kepala Daerah di Jakarta, Jumat, (16/06).

Pada kesempatan ini, Kepala BKN mengingatkan Gubernur dan Bupati penerima hasil GGD agar segera mengumumkan hasil seleksi di daerahnya. Proses pengangkatan CPNS tidak dipungut biaya. Dijelaskan, alur pengangkatan GGD menjadi CPNS diawal dengan mengumumkan GGD yang dinyatakan lulus SKD oleh Gubernur dan Bupati.

Selanjutnya, BKN melakukan verval terhadap berkas GGD yang lulus SKD. Terhadap GGD yang lolos verval, BKN akan memproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan menerbitkan Persetujuan Teknis Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan menjadi CPNS, dengan tanggal penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS adalah 1 Agustus 2017. Tahapan keempat, Gubernur dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan SK Pengangkatan CPNS.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Read More

6000-an Guru Garis Depan Ditempatkan di Wilayah Terpencil Indonesia

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 6.296 Guru Garis Depan (GGD) resmi ditempatkan tahun ini, di Jakarta, Jumat (16/6/2017). Mereka akan mengajar di 183 kabupaten kota wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di seluruh Indonesia.

Sumarna Surapranata, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen GTK Kemendikbud) dalam siaran pers mengungkapkan proses seleksi GGD telah berlangsung tahun lalu, tapi baru diumumkan karena adanya penyesuaian terhadap Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Hasil proyeksi ini tahun lalu (2016) sudah selesai. Oleh karena adanya Perubahan UU No 23 tahun 2014 maka perlu penyesuaian penempatan, dan akhirnya diperoleh 183 induk semangnya,” jelas Dirjen Pranata, saat Penyerahan Penetapan Kebutuhan Formasi dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Guru Garis Depan 2016, di Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Seleksi ini diikuti 6.315 peserta dari 6.348 pendaftar, di 107 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, mengatakan proses penempatan sudah proses akhir dari seleksi GGD. Sehingga, pemberkasan dan verifikasi berkas tidak perlu dilakukan lagi.

“Bapak dan ibu tidak perlu lagi mengikuti proses pemberkasan karena tes yang diikuti sudah lengkap, tinggal penempatan,” ujar Sesjen Didik.

Kemudian, para guru ini akan dihubungi Kemendikbud untuk penandatanganan nota kesepahaman penempatan tugas.

Menurutnya, pemangkasan prosedur ini untuk mendukung para guru saat mengajar di daerah 3T.

“Harapannya, bapak ibu guru dapat bertugas dengan tenang dan betah tinggal di daerah 3T, karena para guru kebanyakan berasal dari daerah rantau,” jelasnya.

Sesjen Didik pun apresiasi dedikasi yang diberikan para GGD. Para guru ibu, lanjut Didik, dapat memberikan motivasi yang tinggi kepada para siswa di daerah 3T.

“Alhamdulilah, ini (GGD) sangat membantu anak didik di daerah 3T, semoga anak-anak ini dapat menjadi siswa terbaik dengan dukungan motivasi dan dedikasi para gurunya,” jelas Didik.

Berita ini bersumber dari Tribun Timur.

Read More

Pemerintah Hanya Buka CPNS Lewat Formasi Khusus

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa hingga saat ini pemerintah hanya menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi khusus. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo.

Herman menjelaskan formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang. 

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian, karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

"Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, namun terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian," ujarnya, Rabu (14/06).

Selanjutnya ia mengatakan formasi khusus lainnya yang dibuka adalah formasi yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak namun SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat.

Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui oleh Kementerian PANRB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun di daerah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui oleh Menteri PANRB Asman Abnur. 

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari instansi terkait. "Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoax. Kalau ingin tau perkembangan, silahkan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id," pungkas Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Read More

6.296 GGD Lulus TKD CPNS, 40 Orang Usianya di Atas 35 Tahun

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa ada kabar gembira bagi guru garis depan (GGD). Setelah kurang lebih sembilan bulan menunggu, hasil tes GGD yang akan diangkat menjadi CPNS segera diumumkan.

Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman, mengatakan, proses verifikasi validasi data sudah dilaksanakan dan penetapan kebutuhannya telah diselesaikan.

“Alhamdulillah penetapan kebutuhan PNS dari program GGD dan hasil Seleksi Kompetensi Dasarnya sudah disampaikan dari KemenPAN-RB ke Kemendikbud. Rencananya hari Jumat dan Sabtu minggu ini oleh Kemendikbud akan diserahkan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah. Harapannya minggu depan semua PPK Daerah sudah mengumumkan," ujar Herman ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/6).

Total yang lulus tes kompetensi dasar (TKD) berjumlah 6.296 orang. Dari jumlah tersebut ada 40 orang yang usianya di atas 35 tahun.

“Peserta yang lulus ada 6.296 orang, sekitar 40 orang yang usianya di atas 35 tahun. Penyelesaiannya nanti disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Jumlah GGD tersebut tersebar di 93 kabupaten dan 14 provinsi. Dia berharap semuanya berjalan lancar.

Seluruh peserta nantinya akan ditempatkan di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan terpencil di segenap pelosok nusantara.

"Seluruh proses pemberkasan sampai dengan terbitnya persetujuan NIP dari BKN tidak dipungut biaya apapun," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Read More

Sarjana Pendidikan Ingin jadi Guru Wajib Ikut PPG, Sistem Asrama

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa sistem penerimaan tenaga profesi guru diubah. Mengadopsi pola profesi dokter, sarjana pendidikan yang ingin menjadi guru kini wajib mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristek Dikti Ali Ghufron Mukti menyampaikan, sebelumnya untuk bisa mengantongi profesi guru ini, lulusan sarjana pendidikan cukup mengikuti program Sarjana mendidik di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (SM3T). Namun, seiring evaluasi yang terus dilakukan hal ini masih dinilai kurang.

”Ternyata tidak cukup. Perlu ada tambahan kompetensi pedagogic. Undang-undang juga mengamanatkan untuk wajib memiliki sertifikat profesi dulu yang nanti diperoleh lewat PPG,” ujarnya pada Koran ini, kemarin (28/4).

Nah, penambahan kompetensi ini akan digenjot dalam program PPG tersebut. Mereka yang ingin menjadi guru wajib mengikuti program dua semester ini.

PPG sendiri direncanakan menganut sistem asrama. ”Nanti dibimbing untuk meningkatkan kompetensi jadi guru dari segi sikap, karakter dan cara mengajar saat di PPG ini,” jelasnya.

Diakuinya, program ini tidak mudah. Apalagi untuk penyiapan tenaga pengajar pada program studi yang mulai dibuka bebas pada Juni 2017 nanti.

Sebab, pemerintah berkeinginan agar rasio dosen dan mahasiswa bisa lebih baik daripada pendidikan sarjana. Sehingga, proses belajar mengajar bisa lebih fokus.

Saat ini sendiri, rasio dosen dan mahasiswa untuk prodi ilmu eksak adalah 1:25. Sedangkan ilmu sosial rasionya mencapai 1:35.

”Karena ini butuh penajaman skill, pengamatan dan lainnya maka harus lebih kecil lagi. Sedang diusahakan,” ungkap Mantan Wakil Menteri Kesehatan itu.

Kabag Perencanaan Sumber Daya Iptek Kemenristek Dikti Agus Susilo Hadi menambahkan, rintisan program ini sejatinya sudah dimulai.

Ada 3 ribu sarjana pendidikan yang menempuh program PPG di 23 perguruan tinggi. ”Hanya memang tahun ini resminya dibuka,” tuturnya.

Rencananya, ada 10 ribu kuota PPG yang dibuka secara umum. Dengan peningkatan hingga 3 kali lipat ini, tentunya membutuhkan jumlah perguruan tinggi yang lebih banyak.

Karenanya, pemerintah berencana menggandeng perguruan tinggi swasta untuk bisa menyelenggarakan PPG ini.

”Mutu perguruan tinggi swasta ini tentu harus sama dengan rintisan. Kami masih mengevaluasi mana saja yang sesuai dan mumpuni. Mulai dari jumlah dosen, kualifikasi dosen, sarana dan pasarana juga,” jelasnya.

Agus mengungkapkan, program ini diwajibkan untuk seluruh sarjana pendidikan yang ingin menjadi guru di semua jenjang.

Mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. ”Wajib punya sertifikat didik,”tandasnya.

Program ini sendiri mendapat dukungan penuh dari Ikatan Guru Indonesia (IGI). Ketua umum Pengurus Pusat IGI Muhammad Ramli Rahim sepakat, PPG ini wajib dijalani oleh sarjana pendidikan.

”Guru kan itu sebagai profesi, jadi harus professional. Ini ditempuh dengan pendidikan profesi. Sama seperti sarjana hukum, kan tidak bisa langsung jadi pengacara dulu. Harus ada pendidikan profesi,” jelasnya.

Ramli menuturkan, kewajiban PPG ini sejatinya akan dibebankan pada sarjana pendidikan diatas tahun 2005 sesuai amanat undang-undang.

Namun, dalam perjalanannya sendiri untuk bisa memperoleh sertifikat profesi ini guru wajib mengikuti pendidikan latihan profesi guru. Sehingga, bagi yang lulus otomatis sudah mengantongi sertifikat ini.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Read More

Proses rekrutmen CPNS sudah dimulai dengan tahapan awal pengajuan usulan kebutuhan pegawai.

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi CPNS.

Proses rekrutmen CPNS sudah dimulai dengan tahapan awal pengajuan usulan kebutuhan pegawai.

"Sebelum melakukan rekrutmen CPNS, masing-masing instansi harus mengajukan usulan kebutuhan pegawai yang dilengkapi analisa jabatan dan beban kerja," kata Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmadja, Jumat (28/4).

Instansi pemerintah hanya dibolehkan mengajukan kebutuhan CPNS‎ untuk jabatan fungsional dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core bussiness) instansi.

Khusus untuk Pemda hanya dibatasi pada jabatan guru, dokter, perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

"Sesuai surat pak menteri, usulan kebutuhan PNS harus disampaikan secara resmi kepada MenPAN-RB paling lambat sudah diterima 5 Mei‎ yang soft copy-nya disampaikan melalui surat elektronik. (email: asdep2.sdma@menpan.go.id). Di luar tanggal itu, dianggap tidak membutuhkan tambahan pegawai," tegasnya.

Dia menambahkan, salah satu pertimbangan utama dalam pemberian formasi, pihaknya akan melihat total belanja pegawai dalam APBD/APBN. Bagi instansi yang belanja pegawainya di atas 40-50 persen tidak akan diberikan formasi.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Berikut ini Surat Menteri PANRB Tentang Penyusunan Kebutuhan PNS Pada Instansi Pemerintah | 25 April 2017.

Read More

Jabar Kekurangan 85 Ribu Guru PNS untuk SD

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa Provinsi Jawa Barat benar-benar kekurangan guru PNS untuk tingkat sekolah dasar (SD). Jumlah kekurangannya mencapai 85 ribu guru PNS. Jumlah tersebut setelah seluruh guru honorer sebanyak lebih dari 72 ribu orang diangkat menjadi guru PNS. 

Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Edi Parmadi, mengungkapkan, pada 2015, jumlah murid di seluruh Jawa Barat lebih dari  4,2 juta siswa. Jika perbandingan 1:20 maka diperlukan sekitat 211 ribu lebih guru bersatatus PNS. 

"Tapi hanya ada lebih dari 125 ribu guru, jadi masih mengalami kekurangan," di Hotel BMI Lembang pada acara konfrensi Kabupaten (Konkab) III Jumat (21/4/).

Kabupaten Bandung Barat, misalnya, masih membutuhkan guru lebih dari dua ribu orang. “Pada tahun 2015 di KBB siswa berjumlah 162 ribu, jika 1:20 maka dibutuhkan sekitar 8 ribu guru PNS, sementara itu guru yang ada baru sekitar empat ribuan,” katanya.

Namun demikian, PGRI merasa keberatan jika guru PNS yang di swasta ditarik ke sekolah negeri. Karena menurutnya setiap lembaga pendidikan yang didirikan dari masysrakat harus mendapatakan bantuan sumber daya secara adil.

“Peningkatan mutu dan kekurangan guru adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan,” ucapnya

Sementara itu,  Bupati Bandung Barat, Abubakar, yang menghadiri acara tersebut mengatakan, meskipun KBB mengalami kekurangan guru akan tetapi kualiatas tenaga pengajar akan terus dimaksimalkan.

“Pemerintah akan terus mensuport pendidikan di KBB, untuk mewujudkan generasi yang cerdas dan  cermat,”katanya.

Abubakar juga mengatakan bahwa PGRI harus benar-benar menjadi wadah, untuk terus menerus menjadi organisasi yang dapat meningkatkan profesionalisme. Sehingga dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapian peningkatan kualitas guru.

“Bersama seluruh stakeholder yang terkait, kami akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas guru,” tukasnya.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.

Read More

3.000 Guru Direkrut, Menrsekdikti: Anggarannya Disetujui Presiden

Sahabat pembaca Info CPNS Guru 2017, sudah tahukah anda bahwa para guru yang mengharapkan program Sarjana Mengajar Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (SM3T) berlanjut bisa bernapas lega. Pemerintah memastikan tidak jadi menyetop program tersebut. Rekrutmen akan segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru di kawasan perbatasan tahun depan.

       Kepastian itu disampaikan Menrsekdikti M Nasir saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (18/4). ’’Tahun ini kami ajukan anggarannya, dan disetujui Presiden. Sehingga tidak jadi dibatalkan (dihentikan),’’ terangnya. Dalam waktu dekat, Kemenristekdikti segera membuka pendaftaran guru untuk program tersebut.

       Untuk kebutuhan program tersebut, pihaknya menganggarkan Rp350 miliar. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk membiayai sekitar 3.000 guru yang bakal direkrut Kemristekdikti. Dengan demikian, program itu akan kembali berjalan normal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

       Meskipun demikian, tahun ini sistem rekrutmennya sedikit berbeda tahun-tahun sebelumnya. Kemristekdikti tidak hanya merekrut untuk kebutuhan di perbatasan. “Ini nanti untuk menyelesaikan kebutuhan yang di Kemdikbud, yakni guru produktif untuk SMK,’’ tutur Nasir. Kebutuhannya mencapai 500 guru.

       Dari sekitar 3.000 guru yang akan direkrut, 500 di antaranya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan guru SMK. Selebihnya akan disebar ke berbagai daerah yang sesuai kriteria. Yakni di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. ’’Merata di seluruh perbatasan,’’ tambahnya. Mengingat, jumlah guru di perbatasan memang masih sangat minim.

Berita ini bersumber dari Manado Post Online.

Read More