Info CPNS Guru 2018, Info PPPK Guru 2018, Info CPNS Tenaga Pendidik 2018.

Jumat, November 24, 2017

3 Syarat Guru Honorer Daftar CPNS, Sungguh Berat, Kemendikbud melobi Kementerian PAN-RB supaya ada keringanan syarat pendaftaran.

Sahabat pembaca info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Guru PNS yang pensiun tahun depan capai 51.458 orang. Untuk menambalnya, pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS guru pada 2018.

Persoalannya guru honorer yang memenuhi syarat pendaftaran CPNS baru hanya 2.992 orang. Kemendikbud melobi Kementerian PAN-RB supaya ada keringanan syarat pendaftaran.

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan ada tiga syarat untuk mendaftar CPNS guru. Yakni ijazah minimal S1, sudah pegang sertifikat profesi guru, dan usia maksimal 33 tahun.

’’Kalau merujuk syarat itu, hanya ada 2.992 orang guru honorer yang bisa mendaftar CPNS baru tahun depan,’’ katanya di Jakarta kemarin (24/11). Data ini belum termasuk guru agama Kemenag.

Hamid menjelaskan secara keseluruhan jumlah guru honorer memang banyak. Yakni mencapai 1,5 juta orang. Tetapi jumlah itu menyusut ketika tiga syarat pendaftaran CPNS guru dimasukkan.

Untuk itu Hamid menuturkan Kemendikbud sedang melobi Kementerian PAN-RB supaya ada dispensasi persyaratan pendaftaran CPNS guru.

Yakni syarat harus memiliki sertifikasi guru ditangguhkan dahulu. Jika penangguhan syarat sertifikat guru itu dikabulkan, maka ada 383 ribu guru honorer yang bisa mendaftar CPNS.

Pria yang menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) itu menuturkan penangguhan syarat sertifikasi guru itu terkait dengan status kepegawaian.

Jadi peserta yang lulus ujian, akan tetap berstatus CPNS selama belum mengantongi sertifikat guru. Baru setelah memiliki sertifikat guru, statusnya bisa naik menjadi PNS.

’’Permintaan keringanan persyaratan ini masih bersifat usulan. Belum final,’’ katanya. Hamid mengakui bahwa persyaratan pendaftaran CPNS guru sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen.

Di UU itu dinyatakan bahwa syarat menjadi guru harus minimal ijazah S1, bersertifikat profesi guru, dan untuk CPNS usia maksimal 33 tahun.

Hamid juga mengatakan guru honorer jangan terpaku menuntut diangkat menjadi guru CPNS. Sebab ada skenario lain yang diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Guru dengan status P3K tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Bedanya dengan PNS hanya tidak mendapatkan tunjangan pensiun yang dibayarkan setiap bulan.

Namun Hamid menegaskan syarat untuk menjadi CPNS maupun P3K guru sama. Yakni harus sudah S1, memiliki sertifikat profesi, dan usia maksimal 33 tahun.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik pemerintah jika tahun depan benar-benar ada rekrutmen CPNS guru baru.

’’Kami dengar bakal disiapkan kuota 250 ribu orang jadi CPNS atau P3K,’’ katanya. Unifah berharap untuk kuota P3K diprioritaskan bagi guru honorer yang sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

Unifah juga mengingatkan setiap kali ada pengangkatan dari kelompok honorer, selama ada tudingan data siluman. Dia berharap pemerintah memiliki data guru honorer yang valid.

Sehingga tidak bisa disusupi guru honorer siluman yang memanfaatkan momentum pengangkatan menjadi CPNS atau P3K.

Dia berharap pengangkatan guru honorer menjadi CPNS maupun P3K menjadi angin segar terkait kesejahteraan mereka selama ini.

Unifah mengungkapkan banyak guru honorer yang gajinya jauh dari ketetapan upah minimum kabupaten (UMK) setempat.

Meskipun tidak CPNS, tetapi diangkat jadi P3K, guru sudah berkesempatan mendapatkan kucuran TPG minimal Rp 1,5 juta/bulan. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

PGRI Desak Pemerintah Angkat Guru Honorer jadi ASN

Sahabat pembaca info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong pemerintah agar mengutamakan guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, guru honorer sudah mengabdi dan terbukti memenuhi beragam persyaratan, seperti mengantongi ijazah sarjana dan lolos sertifikasi pendidikan guru. Perekrutan menjadi ASN sangat penting untuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi menuturkan, sekitar 46% guru masih berstatus honorer. Total guru se-Indonesia sekitar 1 juta orang. Menurut dia, pengangkatan menjadi ASN diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas guru. "Profesionalisme guru belum sempurna, kesejahteraan dan perlindungan kepada guru juga belum sepenuhnya tercapai. Kami terus memperjuangkan tiga hal itu," ucap Unifah saat berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jumat 24 November 2017.

Unifah menuturkan, peningkatan kualitas guru bukan hanya dilihat dari sisi kesejahteraannya. Tetapi juga pembenahan sistem pendidikan nasional dari pemerintah. Menurut dia, kewajiban guru adalah terus belajar agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. "Tapi kami juga mohon perubahan itu tidak hanya guru tetapi semua pemangku kebijakan pusat dan daerah harus berubah mindsetnya bagaimana caranya melihat guru bukan sebagai objek tetapi pihak yang harus dilindungi," katanya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, pada tahun depan pemerintah akan mempertimbangkan untuk merekrut guru baru, dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pemerintah juga mempertimbangkan merekrut sebanyak 2.992 guru honorer untuk menjadi ASN. "Nanti apakah mau bentuknya P3K atau ASN masih dibicarakan dengan kementerian dan lembaga terkait. Bersama KemenpanRB, Badan Kepegawaian Negara dan Kemendagri," kata Hamid

Hamid menjelaskan, para guru honorer itu pantas direktut karena sudah berusia hampir 33 tahun, mengantongi sertifikat pendidikan dan ijasah sarjana. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, total guru honorer yang ada saat ini mencapai 732.833 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 383.609 guru mengantongi ijasah sarjana tapi belum lulus sertifikasi pendidikan guru, sedangkan sebanyak 349.224 guru honorer lainnya tidak pantas untuk diangkat menjadi PNS karena tak memenuhi syarat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (ASN). "Guru P3K untuk ditempatkan di daerah terdepan, terluar dan terpencil," katanya.

HUT ke-72

Ziarah ke TMP Kalibata merupakan serangkaian kegiatan PGRI dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ke-72 yang tepat jatuh pada hari ini. Unifah menuturkan, apa yang dicita-citakan PGRI belum semuanya tercapai, terutama perihal kesejahteraan. "Memperjuangkan guru honorer menjadi pekerjaan rumah terbesar PGRI. Kesejahteraan guru bukan semata untuk guru, tapi juga untuk masa depan bangsa dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional," katanya.

Selain berziarah ke makam pahlawan, ratusan guru di bawah binaan PGRI juga nyekar ke makam beberapa tokoh guru. Di antaranya, makam mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus mantan mantan ketua umum PB PGRI Sumantri Brodjonegoro. Para guru tersebut juga berziarah ke makam mantan anggota MPRS RME Subiadinata dan mantan menteri agama Mochamad Dahlan, dan pahlawan revolusi Ahmad Yani.

"Dari rangkaian kegiatan ini, kami mengingatkan para guru untuk terus menghormati para pahlawan sehingga nanti bisa bercerita kepada siswa soal sejarah bangsa. Kegiatan lainnya sungguh banyak. Mulai lomba dari PGRI cabang kabulaten dan kota hingga provinsi dan nasional. HUT HGN ini berbarengan dengan HUT PGRI. Saya berharap guru terus berkarya dan meningkatkan solidaritas. Ikut bersama pemerintah melawan hoaks," katanya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Rabu, November 22, 2017

Ini Syarat Baru Pemda Boleh Rekrutmen CPNS Guru 2018

Sahabat pembaca Info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Arizal menjelaskan tahun depan tidak menutup kemungkinan dibuka rekrutmen CPNS daerah.

Termasuk diantaranya untuk formasi guru. ’’Kalau mau dapat kuota CPNS baru, pemda harus jalankan redistribusi guru,’’ katanya, di Jakarta kemarin (22/11)

Selama pemda tidak menjalankan pendistribusian ulang itu, Kementerian PAN-RB tidak akan memberikan kuota CPNS baru.

Data yang dihimpun Kementerian PAN-RB kelebihan guru terjadi di jenjang TK dan SMA sederajat. Untuk jenjang SMA kebutuhan guru PNS berdasarkan jumlah rombongan belajar (rombel) adalah 146.129 orang.

Ternyata di lapangan jumlah PNS guru jenjang SMA ada 167.021 orang. Sehingga terjadi kelebihan guru di jenjang SMA sebanyak 20 ribu orang lebih.

Sedangkan di jenjang SD dan SMP kekurangan karena kebutuhan lebih banyak dibanding ketersediaan. Untuk jenjang SD misalnya, kebutuhannya mencapai 1.0889.555 orang.

Sedangkan jumlah guru PNS di SD saat ini 817.489 orang. Sehingga terjadi kekurangan sebanyak 272.057 orang.

Arizal mengungkapkan sejatinya tahun ini juga dibuka lowongan CPNS baru untuk daerah. Tetapi kewajiban redistribusi PNS di daerah tidak jalan.

Sehingga pemerintah menetapkan tidak ada lowongan CPNS baru untuk pemda tahun ini. Lowongan CPNS baru untuk pemda hanya dibuka di Kalimantan Utara karena sebagai provinsi baru yang butuh pegawai.

Arizal berharap bupati, walikota, atau gubernur tegas dalam menata kepegawaiannya. Jangan sampai tersandera dengan kepentingan politik.

Arizal mengungkapkan banyak sekali permintaan mutasi PNS guru yang didasari oleh kepentingan politik.

’’Karena kerabat politisi, guru di desa diminta untuk dipindah ke kota. Padahal di kota sekolahannya kelebihan guru,’’ jelasnya.

Dia menuturkan rekrutmen CPNS untuk daerah tidak ada pengkhususan bagi para tenaga honorer. Guru honorer maupun pelamar baru, harus sama-sama ikut seleksi berbasis komputer.

Arizal menuturkan ketetapan kuota CPNS baru untuk daerah menunggu ketetapan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Arizal berharap para guru honorer tidak menuntut untuk bisa diangkat menjadi CPNS baru. Sebab alokasi CPNS baru tentu terbatas.

Jalan lain yang bisa diupayakan pemerintah adalah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dia mengatakan saat ini rancangan peraturan pemerintah tentang P3K sudah masuk ke meja presiden untuk ditetapkan.

Dia menegaskan guru P3K memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan guru PNS. Termasuk untuk mendapatkan tunjangan kinerja atau tunjangan profesi guru (TPG).

Hanya saja guru P3K sangat mudah diputus ikatan kerja jika performa mengajarnya kurang baik. ’’Sehingga diharapkan bisa terjadi peningkatan kompetensi secara berkala,’’ jelasnya.

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad sudah melakukan pendataan seluruh guru honorer di Indonesia.

Pendataan itu diantaranya terkait dengan persyaratan untuk menjadi CPNS. Hasilnya ada sekitar 252 ribu guru honorer yang layak untuk mendaftar CPNS.

Diantaranya usia mereka masih di bawah 33 tahun. Kemudian memiliki ijazah minimal S1 dan telah lulus sertifikasi guru.

’’Syarat untuk jadi guru CPNS maupun P3K sama. Usia, ijazah S1, dan harus lulus sertifikasi guru,’’ paparnya.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menuturkan pendataan guru honorer oleh Kemendikbud itu bukan berarti bakal ada rekrutmen CPNS khusus untuk honorer. Dia mengatakan pendataan itu penting jika suatu saat nanti dibuka pendaftaran CPNS guru baru.

’’Para guru honorer yang memenuhi kriteria itu tinggal mendaftar secara online kemudian ikuti ujian,’’ jelasnya. Herman menuturkan memang ada wacana membuka rekturmen CPNS daerah tahun depan. Tetapi sampai saat ini kuotanya belum ditetapkan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, November 20, 2017

Kemdikbud nyatakan 250.000 guru honorer penuhi syarat CPNS

Sahabat pembaca info CPNS PPPK Guru 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan sebanyak 250.000 guru honorer memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Jadi yang memenuhi syarat sebanyak 250.000-an. Guru yang berumur 33 tahun dan lulusan sarjana," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan bahwa batas usianya hanya 33 tahun karena diperlukan waktu sekitar dua tahun untuk pelatihan guru. Sedangkan pengangkatan CPNS maksimal 35 tahun.

Sekarang distribusi guru tidak merata. Guru lebih banyak berada di perkotaan sehingga perlu dilakukan redistribusi guru, selain perekrutan guru.

"Jumlah 250.000 itu, maksimal bisa kita ajukan tapi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) belum memberikan lampu hijau. Makanya kami mengajukan guru dengan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K) untuk mengatasi kekurangan guru di daerah pedesaan."

Selain itu, Kemdikbud berupaya mengoptimalkan optimalisasi Rombongan Belajar (Rombel) mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Kelebihan guru yang muncul dari rombel akan disalurkan untuk mengatasi kekurangan guru. 

"Sebelumnya untuk SD 20 sampai 28 murid, maka yang selanjutnya siswa 1 SD minimal 120 siswa. Sedangkan SMP 32 siswa. Ini akan kita terapkan Januari 2018 nanti," terang dia.

Hamid menegaskan mulai Januari 2018, kelebihan jumlah guru dalam satu sekolah akan menghapus tunjangan profesi guru (TPG). Tunjangan guru tidak akan dibayar jika di sekolah itu, kelebihan guru yang mengajar mata pelajaran di sekolah.

"Misalnya di sekolah itu kebutuhan guru matematikanya dua, tapi yang ada empat orang guru, maka kami tidak akan membayar tunjangannya," kata dia.

Berita ini bersumber dari Antaranews.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook Page

Pesan Sponsor

Postingan Populer

Pesan Sponsor

Statistik Blog